Ibukota Indonesia – Deputi Sektor Kependudukan dan juga Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki menekankan urgensi langkah-langkah integrasi data antarkementerian/lembaga (K/L) acara bantuan sosial (bansos).
"Penargetan yang tajam juga akurat diperlukan agar acara tepat sasaran, mengingat jumlah keseluruhan penduduk miskin ekstrem yang telah sangat rendah," ucapnya terhadap ANTARA di dalam Jakarta, Kamis.
Proses integrasi data inisiatif bansos itu mencakup Fakta Terpadu Kemakmuran Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Informasi Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar juga Menengah (Kemendikdasmen), tak lama kemudian Education Manangement Information System (EMIS) Kementerian Agama.
Kemudian, juga data Penerima Bantuan Iuran Keamanan Bidang Kesehatan (PBI JKN), hingga Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),
"Registrasi Sosial-Ekonomi (Regsosek) bermetamorfosis menjadi dasar di proses integrasi tersebut," kata dia.
Selain melakukan integrasi acara bansos sepanjang hayat sesuai kerentanan serta peningkatan pendapatan, arahan Bappenas terkait pengentasan kemiskinan ekstrem juga direalisasikan melalui peningkatan akurasi sasaran inisiatif penanggulangan kemiskinan melalui data tunggal serta terintegrasi antar K/L, menerapkan skema graduasi, dan juga memacu pemberian infrastruktur dasar juga layanan dasar untuk komunitas miskin kemudian rentan.
Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem sudah ada mencapai 0,83 persen dari total seluruh penduduk. eksekutif berusaha mencapai di dua tahun ke depan bilangan yang disebutkan sanggup diturunkan hingga 0 persen.
Untuk tingkat kemiskinan, ditargetkan bisa saja pada bawah enam persen di lima tahun ke depan dari 9,03 persen berdasarkan hasil rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam hal ini, Bappenas turut merumuskan kebijakan serta penganggaran program-program yang mana menggalang penghapusan kemiskinan ekstrem, dan juga melakukan konfirmasi konvergensi program, termasuk melalui tagging kemiskinan ekstrem yang tersebut sudah pernah dilaksanakan sejak 2022.
Pihaknya juga menentukan target, sasaran, lalu posisi prioritas pengentasan kemiskinan, satu di antaranya menggerakkan pemanfaatan Regsosek untuk menjangkau kelompok dengan persentil terendah/miskin ekstrem.
Selanjutnya, memacu pengembangan juga integrasi lebih banyak lanjut untuk acara pengentasan kemiskinan melalui Kartu Sejahtera juga Kartu Usaha.
Adanya pembaharuan tempat Bappenas yang digunakan segera ke bahwa Presiden dinilai memperkuat peran kementerian yang disebutkan untuk mengoordinasikan lintas Kementerian Koordinator (Kemenko) serta K/L teknis untuk menjamin kegiatan K/L dilaksanakan secara konvergen.
"Posisi ini juga memungkinkan Bappenas mengoordinasikan perencanaan serta penargetan dengan data tunggal untuk inisiatif pengentasan kemiskinan lintas lembaga, agar terstandardisasi dan juga tepat sasaran pada mencapai target penurunan kemiskinan," ungkap Maliki.
"Bappenas akan bekerja sama-sama para Kemenko, BP Taskin (Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), serta K/L teknis di menjamin konvergensi kegiatan pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Artikel ini disadur dari Bappenas tekankan urgensi integrasi data antar-K/L program bansos
