Melindungi keberlanjutan pengurangan kemiskinan di dalam Tanah Air

Melindungi keberlanjutan pengurangan kemiskinan pada pada Tanah Air

Ibukota Indonesia – Taraf kemiskinan pada Indonesi pada Maret 2024 mencatat rekor terendah di satu dekade terakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan data bilangan bulat kemiskinan yang dimaksud mencapai 9,03 persen atau sekitar 25,22 jt orang. Angka ini mengecil sebesar 0,33 persen poin atau 0,68 jt khalayak dibandingkan kemiskinan Maret 2023 yang sebesar 9,36 persen (25,90 jt orang).

Jika dilihat berdasarkan daerah, kemiskinan juga mengalami penurunan baik di dalam tempat perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin ke perkotaan pada Maret 2024 turun berubah menjadi 7,09 persen dari kondisi sebelumnya pada Maret 2023 yang mana tercatat sebesar 7,29 persen.

Sementara itu, persentase penduduk miskin ke perdesaan berhasil diturunkan sebesar 0,43 persen poin dari 12,22 persen pada Maret 2023 berubah menjadi 11,79 persen pada Maret 2024.

Selain total serta persentase penduduk miskin, indeks kedalaman juga indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan adanya penurunan.

Ukuran kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Skala keparahan kemiskinan memberikan pandangan mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada Maret 2024, Ukuran Kedalaman Kemiskinan mencapai 1,461, turun dibandingkan Maret 2023 yang dimaksud sebesar 1,528.

Sementara itu, Ukuran Keparahan Kemiskinan mencapai 0,347, turun dibandingkan Maret 2023 yang mana sebesar 0,377. Jika dilihat tambahan mendalam, kedua indeks ini sudah ada lebih tinggi rendah –yang berarti menunjukkan kondisi lebih besar baik– dibandingkan status Maret 2020.

Turunnya bermacam indikator kemiskinan ini tentu dipengaruhi oleh beragam status makro sektor ekonomi yang tersebut membaik.

Berdasarkan data BPS, dengan aktivitas dunia usaha domestik yang mana kekal kuat, perekonomian Indonesi pada Triwulan 1-2024 bertambah solid sebesar 5,11 persen (y-on-y).

Pada Februari 2024, rata-rata upah buruh lapangan bisnis Pertanian, Kehutanan, Perikanan juga mengalami kenaikan 8,42 persen secara tahunan. Kenaikan ini ke berhadapan dengan rata-rata nasional yang tersebut sebesar 3,27 persen.

Selain itu, beragam kegiatan bantuan sosial juga dikucurkan pada Januari-Maret 2024, seperti Bantuan Pangan Beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Proyek Keluarga Harapan (PKH) serta Inisiatif Negara Indonesia Cerdas (PIP).

Dengan adanya bantuan sosial ini, daya beli komunitas miskin juga rentan miskin dapat masih terjaga di sedang kenaikan nilai beberapa komoditas pokok.

Seperti kita ketahui, tarif beberapa komoditas pokok pada Maret 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, seperti misalnya beras naik 20,07 persen, telur ayam ras naik 11,56 persen, cabai merah naik 45,94 persen, juga gula pasir naik 18,41 persen.

Kenaikan harga-harga ini tentu memberikan tambahan beban bagi warga miskin. Bagaimana tidak? Pendapatan yang dimiliki oleh khalayak miskin tentu sebagian besarnya dihabiskan untuk membeli keperluan pokok tersebut. Oleh dikarenakan itu, pada saat tarif permintaan pokok yang dimaksud naik, maka beban dia pun semakin berat.

Lebih lanjut lagi, adanya kenaikan nilai tukar yang dimaksud juga mengupayakan naiknya garis kemiskinan Maret 2024 yang digunakan meningkat sebesar 5,90 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan Maret 2023. Pasalnya, pada penghitungan garis kemiskinan, selain meninjau garis kemiskinan di periode sebelumnya, juga mempertimbangkan pembaharuan nilai (inflasi/deflasi).

Garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp582.932,00 per kapita per bulan. Sementara itu, garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp550.458,00 per kapita per bulan.

Penurunan kemiskinan pada Maret 2024 ini patut diapresiasi. Namun, berubah-ubah upaya untuk mengentaskan kemiskinan kekal harus ditingkatkan. Untuk menyokong keberlanjutan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi pada infrastruktur dasar di pedesaan serta perkotaan juga harus diperkuat.

Infrastruktur yang dimaksud memadai, seperti jalan, jembatan, dan juga akses ke listrik dan juga air bersih, sangat penting untuk meningkatkan produktivitas juga kualitas hidup penduduk miskin. otoritas wajib melakukan konfirmasi bahwa pengerjaan infrastruktur bukan belaka terfokus di dalam perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang tersebut banyak kali terabaikan.

Lebih terpencil lagi, pengembangan keterampilan juga pelatihan kerja harus berubah menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Inisiatif pelatihan yang disesuaikan dengan permintaan bursa kerja lokal dapat membantu komunitas miskin memperoleh keterampilan yang digunakan diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang digunakan layak. Hal ini tak hanya saja akan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan merekan kesempatan untuk berkontribusi lebih lanjut berpartisipasi pada perekonomian.

Selain itu, pemberdayaan perekonomian penduduk melalui pengembangan usaha mikro, kecil, lalu menengah (UMKM) juga harus didorong. UMKM miliki peran penting di menciptakan lapangan kerja juga mengempiskan kemiskinan.

otoritas dapat memberikan dukungan melalui akses pembiayaan yang digunakan tambahan mudah, pelatihan manajemen bisnis, dan juga fasilitasi akses ke lingkungan ekonomi bagi produk-produk UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berprogres juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Terakhir, proteksi sosial yang komprehensif harus terus ditingkatkan. Selain kegiatan bantuan sosial yang sudah ada berjalan, wajib ada sistem pengamanan yang digunakan dapat menjamin kesejahteraan penduduk pada waktu menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Sistem ini harus mampu memberikan bantuan cepat lalu tepat sasaran untuk mengurangi komunitas jatuh kembali ke di kemiskinan.

Dengan pendekatan yang tersebut holistik juga berkelanjutan, kita dapat meyakinkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif juga memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

*Penulis merupakan Statistisi dalam BPS

Artikel ini disadur dari Menjaga keberlanjutan pengurangan kemiskinan di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *