Denpasar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menggandeng Badan Pusat Statistik Provinsi Bali melatih tenaga terkait tata cara serta metodologi survei literasi juga inklusi keuangan ke Pulau Dewata pada 2025.
“Pelatihan pelaku survei itu mempunyai peran penting untuk menghasilkan kembali data survei yang tersebut baik,” kata Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi kemudian Pelindungan Pelanggan OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus di Denpasar, Bali, Senin.
Sebanyak 12 pendatang personel dari mitra BPS itu mengikuti pembekalan survei literasi lalu inklusi keuangan.
Ada pun metode survei dijalankan dengan wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) melalui perangkat program manajemen survei.
Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup pernyataan tentang perbankan, bursa modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, pinjam meminjam berbasis teknologi (fintech P2P lending), sistem pembayaran juga keterampilan, sikap dan juga perilaku keuangan.
Rony menambahkan, survei dikerjakan untuk mengetahui indeks pemahaman juga pemanfaatan sektor keuangan, mengukur efektivitas acara edukasi serta literasi keuangan yang dimaksud dilakukan, juga memberikan masukan terhadap lembaga jasa keuangan pada menyusun strategi pemenuhan barang kemudian layanan jasa keuangan yang tersebut sesuai dengan keperluan konsumen.
“Hasilnya nantinya akan dapat digunakan sebagai unsur evaluasi dan juga penyusunan inisiatif kerja kami, lembaga jasa keuangan maupun instansi terkait lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Pekerjaan (Plt) Kepala BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan menyatakan kerja sejenis itu merupakan pelaksanaan survei yang tahun ini menyasar Daerah Badung, Pusat Kota Denpasar juga Kota Karangasem dengan target 270 pemukim responden.
“Melalui survei ini diharapkan dapat mengawasi keterampilan, sikap juga perilaku keuangan masyarakat di Bali,” imbuh Agus.
Secara nasional, survei pada 2025 akan mengikutsertakan 10.800 responden dengan rentang usia 15-79 tahun ke 34 provinsi dengan cakupan 120 kota/kabupaten yang dimaksud dijadwalkan mulai 13 Januari hingga 11 Februari 2025.
Sebelumnya, hasil Survei Nasional Literasi dan juga Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 terdapat celah antara tingkat inklusi serta literasi keuangan penduduk Tanah Air sebesar 9,59 persen.
Ada pun tingkat literasi sebesar 65,43 persen dan juga tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi serta inklusi keuangan wilayah perkotaan setiap-tiap sebesar 69,71 persen lalu 78,41 persen.
Sedangkan pada wilayah perdesaan, indeks literasi lalu inklusi keuangan per individu sebesar 59,25 persen lalu 70,13 persen.
Artikel ini disadur dari OJK latih petugas survei literasi keuangan 2025 di Bali
