Wamenkeu Thomas merespons perihal pengurangan anggaran infrastruktur

Wamenkeu Thomas merespons perihal pengurangan anggaran infrastruktur

DKI Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono merespons masalah pengurangan anggaran infrastruktur, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tak berarti infrastruktur dinomorduakan,” kata Thomas pada kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’, di dalam Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pengurangan anggaran itu merupakan salah satu bentuk strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).

APBN rencananya digunakan untuk program-program yang mana bersifat jangka panjang kemudian tak sanggup menerima dana dari jalur komersial. Misalnya, kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, serta kegiatan prioritas lainnya yang mana berubah jadi tugas pemerintah serta tak dapat mengandalkan dana komersial.

Sementara proyek infrastruktur bisa saja memanfaatkan pembangunan ekonomi swasta.

“Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja serupa pemerintah dengan badan bisnis (KPBU). Pola-pola seperti itu yang tersebut mau digiatkan,” ujar ia pula.

Oleh sebab itu, beliau menggarisbawahi pengurangan anggaran infrastruktur merupakan restrukturisasi APBN.

“Bukan berarti yang digunakan sebelumnya salah, tapi ketika ini bisa jadi melakukan itu (restrukturisasi),” katanya lagi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada November 2024 mengutarakan bahwa semua dana infrastruktur untuk sementara ditahan oleh Menteri Keuangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan-pembangunan fisik besar, seperti pembangun bendungan serta sebagainya, untuk sementara waktu dihentikan sampai anggaran tersedia.

Kementerian PU berfokus untuk menggalang ketahanan pangan, energi, lalu air di rangka menyukseskan Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan lebih lanjut memaksimalkan kemudian merevitalisasi infrastruktur-infrastruktur yang tersebut telah dilakukan terbangun.

Dody berharap infrastruktur-infrastruktur besar yang tersebut telah terjadi diciptakan dapat mencukupi lalu membantu kesejahteraan rakyat. Menurut dia, perkembangan fisik yang dimaksud besar harus dikompromikan dengan target-target lainnya yang tersebut juga harus dikejar oleh pemerintah.

Adapun pada APBN 2025, anggaran Kementerian PU dialokasikan sebesar Rp110,95 triliun. Sementara untuk tahun anggaran (TA) 2024, mengutip laman Kementerian PU, pagu yang dimaksud diterima mencapai Rp166,99 triliun.

Artikel ini disadur dari Wamenkeu Thomas merespons soal pengurangan anggaran infrastruktur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *