Ibukota Indonesia – Impian Presiden Prabowo untuk dapat mengawasi setidaknya 82,9 jt anak Indonesia tahun ini dapat menikmati makan bergizi gratis, nampaknya akan segera terwujud.
Harapan Presiden Prabowo yang kemudian diterjemahkan di target kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) itu memang sebenarnya ditekankan bukanlah merupakan proyek yang digunakan ringan.
Karena itu, terkait anggaran, Presiden Prabowo meyakinkan bahwa dana untuk inisiatif makan bergizi sudah dipikirkan dengan matang, sehingga benar-benar siap serta tersedia.
Memang tidak hal simpel untuk mencapai target ini, sebab anggaran yang mana dibutuhkan acara MBG diperkirakan mencapai Rp100 triliun, jumlah agregat yang signifikan di sedang proyeksi penerimaan negara yang digunakan terbatas tahun ini.
Jika inisiatif ini sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), ada risiko tekanan terhadap defisit fiskal yang tersebut dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.
Dilema ini diperlukan didekati dengan strategi yang tersebut bukan hanya sekali merawat kesinambungan program, tetapi juga menjamin keberlanjutan keuangan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun, kemudian merespons dengan mencari beribu jalan untuk memenuhi komitmen kemudian menjamin inisiatif ini berjalan efektif juga efisien.
Untuk itu, dijalankan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun di APBN lalu Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah (APBD) 2025.
Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang mana tidak ada mempunyai kegunaan segera bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas.
Dana yang dimaksud dihemat akan dialokasikan untuk membantu program-program produktif yang dimaksud memberikan kegunaan secara langsung terhadap masyarakat, termasuk MBG.
Pendanaan alternatif
Langkah pertama pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara dengan melakukan realokasi anggaran dari pos yang digunakan kurang prioritas terasa paling visibel lalu masuk akal.
Efisiensi pada beragam sektor, salah satunya pengurangan belanja birokrasi yang mana tidak ada produktif, menjadi bagian dari strategi efektif untuk membebaskan ruang fiskal bagi MBG.
Namun dalam luar semua itu, wacana untuk mencari sumber pendanaan alternatif perlu dijajaki agar inisiatif ini tiada sepenuhnya bergantung pada APBN.
Salah satu opsi yang mana mampu diambil, dalam antaranya memanfaatkan skema kemitraan dengan sektor swasta melalui acara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Perusahaan-perusahaan besar dalam sektor pangan, ritel, lalu agribisnis dapat diajak berkontribusi pada penyediaan materi makanan bergizi, baik pada bentuk hibah maupun skema co-funding yang dimaksud terintegrasi dengan rantai pasok nasional.
Pendekatan lain yang dimaksud dapat diterapkan adalah pemanfaatan Dana Desa dan juga anggaran area secara lebih tinggi efektif.
Pemerintah pusat dapat menggerakkan pemda untuk mengalokasikan sebagian dana transaksi ke area guna menggalang implementasi MBG, teristimewa ke wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan pangan tinggi.
Dengan pendekatan berbasis daerah, acara ini juga dapat lebih besar disesuaikan dengan keinginan spesifik setiap-tiap wilayah, sehingga efektivitasnya lebih banyak tinggi.
Dari sisi kebijakan fiskal, ada ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membantu keberlanjutan MBG, tanpa memperbesar beban utang.
Peningkatan efisiensi pajak, khususnya dari sektor informal kemudian digital dunia usaha yang tersebut masih mempunyai prospek besar, bisa saja menjadi sumber pendanaan tambahan.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan mekanisme earmarking, ke mana sebagian penerimaan dari pajak tertentu, seperti cukai rokok atau pajak lapangan usaha makanan olahan, dialokasikan segera untuk mendanai MBG.
Selain itu, pendekatan berbasis perubahan keuangan bisa jadi bermetamorfosis menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
Skema pembiayaan berbasis hasil (result-based financing) dapat diterapkan di kegiatan ini, di dalam mana pendanaan diberikan berdasarkan pencapaian indikator tertentu, seperti peningkatan status gizi anak atau penurunan bilangan bulat stunting.
Pendekatan ini tidak ada belaka menegaskan efektivitas program, tetapi juga mengejutkan minat pemodal sosial lalu lembaga keuangan internasional untuk berpartisipasi pada pembiayaan MBG.
Pemberdayaan ekonomi
Program Makan Bergizi Gratis juga dapat dirancang agar memberikan dampak ganda terhadap perekonomian nasional.
Jika dirancang dengan melibatkan petani lokal, koperasi pangan, serta UMKM pengolahan makanan, kegiatan ini dapat bermetamorfosis menjadi stimulus bagi sektor pertanian dan juga sektor makanan.
Dengan demikian, selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan sektor ekonomi rakyat.
Untuk itu, strategi pengadaan material pangan di acara ini harus mengutamakan produksi di negeri.
Dengan menggandeng petani lalu koperasi sebagai pemasok utama, pemerintah dapat mengupayakan kemandirian pangan, sekaligus merawat stabilitas tarif komponen pokok.
Insentif bagi produsen lokal juga harus dipertimbangkan agar dia dapat meningkatkan produksi sesuai dengan standar gizi yang mana ditetapkan pada kegiatan MBG.
Dari perspektif keberlanjutan fiskal, pemerintah juga harus mengantisipasi prospek dampak jangka panjang dari ekspansi belanja sosial.
Jika tak diiringi dengan reformasi struktural di sistem penerimaan negara, inisiatif MBG berisiko berubah menjadi beban fiskal yang dimaksud sulit dipertahankan pada jangka panjang.
Oleh dikarenakan itu, kebijakan ini harus didukung dengan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kekuatan basis pajak, mengempiskan kebocoran penerimaan negara, juga meningkatkan efisiensi belanja publik.
Penting juga untuk meyakinkan bahwa implementasi acara ini bebas dari inefisiensi juga kebocoran anggaran.
Pengawasan ketat terhadap distribusi makanan, transparansi di pengadaan, juga keterlibatan warga di monitoring inisiatif wajib menjadi bagian dari desain kebijakan.
Penggunaan teknologi digital di sistem distribusi serta pemantauan juga dapat meningkatkan akuntabilitas juga efisiensi program.
Pada akhirnya, tantangan utama di implementasi MBG bukanlah hanya sekali persoalan anggaran, tetapi juga bagaimana acara ini dapat berjalan secara efektif serta berkelanjutan, tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.
Pemerintah perlu menyeimbangkan target sosial dengan disiplin fiskal agar inisiatif ini tiada cuma berubah menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pada mendirikan ketahanan pangan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Jika strategi pendanaan dapat dioptimalkan dengan kombinasi realokasi anggaran, keterlibatan sektor swasta, pemanfaatan dana daerah, pembaharuan pembiayaan, dan juga peningkatan penerimaan negara, maka inisiatif Makan Bergizi Gratis tidak ada cuma akan berubah menjadi kebijakan populis.
Lebih terpencil dari itu, ini sanggup berubah menjadi langkah nyata di merancang masa depan generasi yang mana lebih tinggi baik serta produktif.
Maka dengan pendekatan yang mana tepat, kebijakan ini dapat berubah jadi model keberhasilan bagi negara lain pada mengatasi tantangan gizi lalu kemiskinan, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Artikel ini disadur dari Titik setimbang anggaran program MBG dan kesehatan fiskal