Lubuk Basung, Sumbar – Kepala Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Andri Warman memaparkan target pendapatan tempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan Rp32,55 miliar dari semula Rp1,6 triliun berubah jadi Rp1,63 triliun.
"Kenaikan pendapatan area itu mencapai Rp32,55 miliar pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024," katanya saat rapat paripurna dengan program "Nota Jawaban Kepala Daerah Agam menghadapi Opini Umum Fraksi-Fraksi terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024" di dalam Lubuk Basung, Sumbar, Senin.
Ia mengutarakan kenaikan pendapatan ini bersumber dari pendapatan transaksi yang mana semula ditargetkan Rp1,38 triliun berubah menjadi Rp1,41 triliun.
Dana itu bersumber dari penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp224,69 jt lalu kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp12,23 miliar dari semula Rp79,33 miliar berubah jadi Rp91,57 miliar.
Lalu, penerimaan kurang salur dana bagi hasil pajak provinsi Sumbar 2023 sebesar Rp23,20 jt juga penerimaan kurang salur dana bagi hasil pajak rokok Provinsi Sumbar 2023 sebesar Rp3,53 juta.
Selain itu, penerimaan tambahan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp3,3 jt lalu penurunan penerimaan DAK nonfisik Rp3,34 juta.
"Penurunan penerimaan DAK nonfisik ini disebabkan kebijakan pemerintah pada penyaluran DAK nonfisik ke wilayah dengan memperhitungkan sisa DAK nonfisik tahun sebelumnya yang digunakan masih terdapat ke kas uang daerah, sehingga yang digunakan akan kita terima adalah selisih antar pagu 2024 dikurangi dengan jumlah DAK nonfisik yang terdapat di kas umum area per 31 Desember 2023," katanya.
Ia menyebutkan salah satu fokus serta pembiayaan pembaharuan APBD 2024 itu adalah pemenuhan anggaran kemudian pemenuhan target standar pelayanan minimal antara lain bidang institusi belajar juga kesehatan.
Pada rancangan inovasi APBD 2024, alokasi anggaran fungsi institusi belajar sebesar Rp670,5 miliar atau 39,9 persen dari total APBD.
Sedangkan, alokasi fungsi keseimbangan sebesar Rp410,8 miliar atau 45 persen dari APBD ke luar belanja pegawai.
Terkait dengan anggaran sektor kegiatan ekonomi baik berdampak secara langsung maupun tidak ada langsung, alokasi tersebar pada sebagian besar anggaran perangkat daerah.
"Fokus anggaran ke sektor perekonomian di rangka pengendalian inflasi, pengendalian nilai barang kemudian jasa yang digunakan menjadi permintaan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Agam Novi Irwan menambahkan nota akan segera dibahas selanjutnya dengan badan anggaran serta TAPD di minggu ini.
Pembahasan akan segera diwujudkan secara maraton agar mampu selesai secepat mungkin, sehingga pembaharuan APBD 2024 disahkan.
"Kita mengkaji secara maraton dengan target inovasi APBD ini bisa saja selesai pada minggu ini," katanya.
Artikel ini disadur dari Target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Agam naik Rp32,55 miliar
