Jakarta – Tahun lalu, jumlah total bank perekonomian rakyat (BPR) bangkrut mencatatkan rekor tertinggi, yakni tembus bilangan 20. Jumlah BPR jatuh itu melampaui rata-rata total bank jatuh setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu banyaknya 6 hingga 7 BPR jatuh.
Pada bulan Juli lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang benar sempat mengatakan pada bulan Agustus, bahwa jumlah keseluruhan BPR yang tersebut ditutup hampir mencapai 20, sepanjang tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa banyaknya penutupan BPR itu menunjukkan tidaklah adanya goncangan serupa sekali.
“Penutupan BPR bisa saja berubah menjadi indikasi yang dimaksud baik saya kira, bagaimana bekerjanya sistem di Indonesia. Artinya, justru sebetulnya BPR yang sekarang mungkin saja sudah ada hampir 20 yang digunakan kita tutup itu tidaklah memunculkan identik sekali goncangan atau keresahan pada masyarakat,” pungkas Dian di webinar Lembaga Pembangunan Sektor Keuangan Nusantara (LPPI) dikutipkan Selasa (28/1/2025).
Dian, yang merupakan anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio, memaparkan bahwa lembaga itu dapat menyikapi jatuhnya BPR-BPR ke bermacam tempat dengan cepat. Sehingga deposan rakyat aman, juga permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.
“Dan ini suatu confidence yang sangat besar, agar ke depan komunitas tidak ada ragu menyimpan pada bank umum atau BPR yang tersebut pada pengawasan kita yang mana semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Modus fraud pengurus BPR
Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga “celah” para pelaku fraud dalam BPR. Yang pertama adalah pengawasan berjenjang yang dimaksud bukan berjalan ke BPR terkait, dan juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Ary mengungkapkan tidak ada belaka pemegang saham hanya yang melakukan fraud, tapi juga para direksi hingga pegawai.
“Jadi ada kewenangan yang beliau [pegawai itu] miliki juga tidak ada ada pengawasan,” kata Ary beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, ia mengatakan teknologi informasi (IT) menjadi penting untuk mengatur tata kelola yang dimaksud baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan kredit bodong dapat ditolak secara otomatis.
“Jadi kemungkinan besar pemanfaatan teknologi IT dalam BPR itu juga menjadi penting untuk paling tidak ada agar tata kelolanya baik,” pungkas Ary.
Kerap kali, fraud dilaksanakan antara calon debitur bekerjasama dengan direksi yang mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan simpel menerima kredit tanpa melalui assessment atau penilaian. Kemudian muncul kickback kredit atau pembayaran ilegal untuk pejabat bank tersebut.
![]() Patung busana (manekin) terpajang diarea ruko kosong tanpa penghuni ke ITC Cipulir Mas, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Sepinya pengunjung pada pusat perbelanjaan grosir menimbulkan berbagai penjual menghentikan lapak mereka. Hal yang disebutkan berlangsung ke banyaj pusat perbelanjaan, salah satunya ITC Cipulir Mas. Tak belaka kios-kios yang tersebut berada di dalam tempat kejadian yang digunakan cenderung tertutup, bahkan beberapa area yang dimaksud terletak cukup strategis (lantai dasar) sejumlah yang mana dijual atau disewakan. Imbas pandemi pandemi Covid-19 dan juga kebijakan PPKM yang digunakan membatasi mobilitas komunitas sangat berdampak pada bidang usaha ritel serta ketidak sanggupan penyewa untuk membayar cicilan. Salah satu tukang jualan mengungkapkan “biaya sewa disini 30 jt per tahunnya belum biaya listrik dan juga kebersiahan, sedangkan pengunjung juga sangat sepi disini” jelasnya. Dilantai 4 ITC foodcord juga tampak sepi dari pengunjung, gerai-gerai masih tertutup sedangkan bangku juga kursi masih tertata rapi. Hesti (28) “Blok A juga B kebanyakan disita oleh bank lantaran kredit macet kemudian yang disewa juga ada”tutupnya. Sebelumnya, beberapa orang kios ke pusat-pusat perbelanjaan di dalam Ibukota terpaksa dilelang dengan tarif miring. Banyak kios dalam pusat perbelanjaan yang dimaksud masuk daftar lelang bank. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo) |
“Dan yang tersebut lebih tinggi parah lagi kredit fiktif. Benar-benar projeknya tidaklah ada serta di-create serta itu biasanya dikerjakan berjemaah. Mulai dari direksi pegawai maupun bagian komite investasi,” terang Ary.
Selain, ada juga modus kredit “topengan” di dalam mana para pemegang saham atau pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk menyebabkan kredit fiktif.
“Jadi seolah-olah si debiturnya minjem kredit itu. Nah sebab topengan ya si debiturnya tidak ada tahu kan. Tapi ada yang dimaksud tahu dipinjem dapat fee ya itu juga termasuk,” ujar Ary.
Modus ketiga, mengambil dana simpanan tanpa sepengetahuan memiliki.
“Jadi deposan telah masukin duit ke bank tapi dibuat selip pencabutan tanpa sepengetahuan digunakan. Nah itu mampu terbentuk ya akibat tadi barangkali semuanya diwujudkan secara manual kemudian tidaklah ada pengawasan,” jelas Ary.
Daftar BPR yang digunakan jatuh sepanjang 2024
1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Pusat Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Daerah Perkotaan Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia
Next Article Video: OJK Bicara Roadmap Perkuatan BPD 2024-2027 – Pembentukan KUB
Artikel ini disadur dari Tak Disangka! 20 Bank RI Sudah Bangkrut-Tutup di 2024, Ini Namanya