Ibukota – Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengutarakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp143,1 triliun pada RAPBN 2025 untuk pembangunan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) hanya sekali mencakup penyelesaian proyek-proyek dari kementerian/lembaga (K/L) pada IKN.
“Karena ada kan yang mana di-carry over dari KL-KL yang sebelumnya, seperti menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi,” kata Suharso usai Forum Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam Jakarta, Jumat.
Alokasi anggaran yang disebutkan tergolong cukup kecil jikalau dibandingkan dengan total pagu inisiatif infrastruktur yang dimaksud mencapai Rp400,3 triliun. Menurut Suharso, pihak Otorita Ibu Perkotaan Nusantara (OIKN) sendiri memang benar belum mengusulkan permintaan anggarannya. Sehingga alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IKN di RAPBN 2025 itu terlihat kecil.
“Itu (Rp143,1 triliun) kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan berdasarkan undang-undang, nanti harus diusulkan oleh si IKN-nya (pihak OIKN). IKN-nya yang dimaksud belum mengusulkan,” ujar dia.
Suharso mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Ibu Pusat Kota Negara, OIKN nantinya dapat mengajukan keperluan anggarannya melalui persetujuan Komisi II DPR RI.
“Kan sudah ada ada di Undang-Undang. Dia (OIKN) diperlakukan seperti pemerintah wilayah khusus (Pemdasus). Dia (OIKN) dapat mengajukan (anggaran), juga partner-nya adalah komisi pemerintahan yang tersebut menurut UU yaitu Komisi II. Jadi (OIKN) seperti K/L,” kata dia.
Suharso menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas juga ingin memacu awalan yang dimaksud baik bagi pemerintahan baru mendatang. Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mendiskusikan program-program yang digunakan diusung oleh Presiden dan juga Wakil Presiden Terpilih, teristimewa terkait dengan Inisiatif Hasil Terbaik Cepat sekali (PHTC) atau disebut quick win.
“Tahun 2025 bagi kami dalam Bappenas itu adalah window opportunity untuk masuk ke Nusantara Emas 2045. Window-nya kalau dibuka lagi sedikit adalah RPJMN 2025-2029. Nah, kami ingin menyokong dengan awalan yang tersebut baik,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi RAPBN 2025 untuk pembangunan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar (baseline).
“(Anggaran) semuanya baseline, sebab untuk memberikan otoritas terhadap presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya,” kata Sri Mulyani pada kesempatan yang tersebut sama.
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IKN terbilang kecil bila dibandingkan dengan pagu inisiatif infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, ke mana IKN berubah jadi salah satu inisiatif yang digunakan disasar.
Namun, Menkeu menjelaskan, pemerintah berikutnya miliki keleluasaan untuk menetapkan anggaran acara prioritas mereka, salah satunya mengubah alokasi dana untuk IKN.
“Bagaimana alokasinya? Melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN (OIKN)? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” kata Bendahara Negara itu.
Artikel ini disadur dari Suharso: Anggaran IKN Rp143,1 triliun untuk penyelesaian proyek K/L
