DKI Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengejar peluang pajak dari perekonomian bawah tanah atau underground economy.
Dalam konferensi pers di dalam Jakarta, Kamis, ia mengemukakan pihaknya berada dalam memetakan aktivitas kegiatan ekonomi ilegal lalu kegiatan ekonomi bawah tanah guna menentukan tindakan yang digunakan akan diambil.
"Pemetaan aktivitas ilegal berbeda dengan dunia usaha bawah tanah. Perekonomian bawah tanah sifatnya mengelakkan pajak, maka pemetaannya akan berbeda. Hal ini yang dimaksud sedang diwujudkan oleh Pak Wamenkeu Anggito beserta grup pajak, bea cukai, serta PNBP," ujar Sri Mulyani.
Contoh yang digunakan pada waktu ini berubah menjadi perhatian adalah praktik penghindaran pajak pada sektor CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit, ke mana umumnya praktik yang mana berlangsung berbentuk manipulasi luas lahan, pelaporan yang tiada sesuai, hingga strategi pemindahan pricing.
Kemenkeu akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang mana dilakukan.
Sementara untuk aktivitas sektor ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal, seperti judi online, akan ditangani melalui kerja mirip lintas kementerian/lembaga (K/L), di antaranya dengan Kementerian Koordinator Area Politik kemudian Keamanan.
Kemenkeu akan memetakan tiap aktivitas ilegal maupun perekonomian bawah tanah secara bertahap sambil berkoordinasi dengan kementerian koordinator.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea lalu Cukai (DJBC) Kemenkeu berhasil menghindari peluang kerugian negara senilai Rp3,9 triliun dari 31.275 aksi penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024.
Dilakukan lebih banyak dari 5.000 penindakan per bulan dengan total nilai barang mencapai Rp6,1 triliun.
Bea Cukai akan terus meningkatkan sinergi serta koordinasi antarinstansi guna meningkatkan keberhasilan di penindakan dalam bidang kepabeanan lalu cukai.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani kejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah
