Ibukota Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa penghasilan ke-13 kemudian 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) terus cair.
Saat ditemui pada Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah dilakukan menyiapkan anggaran untuk penghasilan ke-13 kemudian 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.
Ia juga mengumumkan langkah-langkah persiapan penghasilan 13 juga 14 permanen berlanjut. Menkeu memohon rakyat untuk mengantisipasi pengumuman lebih banyak lanjut mengenai perkembangan penghasilan ke-13 lalu 14 bagi ASN.
“Nanti tunggu hanya ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 juga 14 PNS akan terus cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menyingkap pendapat terkait isu penghapusan THR serta pendapatan ke-13 bagi ASN.
Airlangga mengutarakan bahwa pihaknya sudah pernah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk mendiskusikan isu tersebut. Namun dirinya tiada menjelaskan lebih tinggi lanjut terkait skema atau aturan yang dimaksud sedang disiapkan.
"Kemarin saya sudah ada berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan," kata Airlangga pada konferensi pers di dalam Jakarta, kemarin.
Selanjutnya saat ditanya masalah kejelasan penghasilan ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar lalu mengungkapkan bahwa hal yang disebutkan merupakan ranah menteri keuangan.
"Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan telah ada ya," ujarnya.
Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan juga upah ke-13 ASN pada tahun 2025.
Hal itu menyambung arahan efisiensi anggaran APBN 2025 pada Instruksi Presiden Republik Tanah Air Nomor 1 Tahun 2025 juga Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Prabowo meminta-minta anggaran pemerintah pada APBN lalu APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun lalu pemindahan ke wilayah (TKD) Rp50,59 triliun.
Kemudian, lewat suratnya, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang tersebut penting dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Dalam surat itu, juga disebutkan bahwa rencana efisiensi itu tiada satu di antaranya belanja pegawai kemudian bantuan sosial.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair
