Ibukota – Pembangunan nasional merupakan suatu rute yang tersebut kompleks juga multidimensi, di dalam dalamnya mencakup aspek ekonomi, sosial, kemudian lingkungan.
Dalam konteks ini, sinergi fiskal merupakan alat penting yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perkembangan yang berkelanjutan kemudian inklusif.
Sinergi fiskal mengacu pada kolaborasi kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dan juga wilayah di pengelolaan anggaran, pajak, kemudian belanja.
Sinergi fiskal dapat dijelaskan melalui beberapa teori, ke antaranya teori desentralisasi. Berdasarkan teori ini desentralisasi memberikan wewenang lebih banyak terhadap pemerintah wilayah untuk mengambil tindakan yang dimaksud lebih lanjut responsif terhadap permintaan setempat. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan publik.
Ada juga teori kelembagaan yang mana menekankan pentingnya lembaga pada pengelolaan anggaran juga kebijakan fiskal. Lembaga yang digunakan kuat dapat memacu transparansi dan juga akuntabilitas pada pengelolaan sumber daya.
Kemudian teori ekonomi yang digunakan berfokus pada alokasi sumber daya yang dimaksud optimal untuk mencapai perkembangan ekonomi. Menurut Barro (1990), pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk penanaman modal infrastruktur dan juga lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan produktivitas.
Sejalan dengan perkembangan teori sinergi fiskal tersebut, beberapa institusi serta pakar mengemukakan pendapat bahwa sinergi fiskal sangat penting pada konteks perkembangan nasional.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di laporannya pada 2023 mengungkapkan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan di dalam tingkat pusat serta tempat dapat mempercepat pencapaian target pembangunan.
Selanjutnya, pakar ekonomi seperti Joseph Stiglitz berargumen bahwa pengelolaan fiskal yang tersebut baik dapat mengempiskan kesenjangan juga mengupayakan perkembangan yang inklusif.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, ketimpangan pengerjaan antardaerah ke Tanah Air masih cukup signifikan dengan Ukuran Gini mencapai 0,39.
Penelitian oleh Badan Perencanaan lalu Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tempat yang digunakan menerapkan sinergi fiskal secara efektif mempunyai perkembangan kegiatan ekonomi rata-rata 5-7 persen lebih lanjut tinggi dibandingkan area yang tersebut tidak.
Selain itu, kajian Asian Development Bank (ADB) pada 2021 mencatatkan data bahwa tempat dengan kolaborasi fiskal yang tersebut baik pada pembangunan infrastruktur mempunyai peningkatan akses layanan masyarakat sebesar 25 persen pada lima tahun terakhir.
Sinergi fiskal optimal
Untuk mencapai sinergi fiskal yang dimaksud optimal ada beberapa rekomendasi yang dimaksud dapat dijalankan. Pertama adalah perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga.
Pemerintah perlu meningkatkan kekuatan mekanisme koordinasi antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah area untuk melakukan konfirmasi keselarasan di perencanaan lalu pelaksanaan kebijakan fiskal.
Kedua, penanaman modal pada kelembagaan. Membangun kapasitas lembaga pemerintah tempat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal. Pendidikan lalu pendampingan harus disediakan agar sumber daya manusia mampu mengatur anggaran dengan baik.
Ketiga, penguatan data kemudian statistik. Pemakaian data yang akurat serta relevan sangat penting di pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menginvestasikan di sistem informasi yang digunakan memungkinkan akses data yang lebih banyak baik bagi pengambil kebijakan.
Keempat, penerapan kebijakan pro-poor. Kebijakan yang dimaksud pro-rakyat harus menjadi fokus utama di pengalokasian anggaran. Hal ini di antaranya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur bagi warga berpenghasilan rendah.
Kelima, pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi informasi kemudian komunikasi (TIK) pada pengelolaan fiskal dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi rakyat di rute pembangunan.
Sinergi fiskal adalah kunci untuk mengoptimalkan pengerjaan nasional. Melalui pendekatan yang tersebut kolaboratif kemudian inklusif, pemerintah dapat menegaskan bahwa anggaran digunakan secara efisien untuk memberikan stimulus pertumbuhan perekonomian yang digunakan merata.
Keberhasilan sinergi fiskal dalam Indonesi dapat diukur melalui beraneka indikator, yang digunakan mencerminkan sejauh mana kebijakan fiskal (penerimaan dan juga belanja negara) berhasil menyokong peningkatan ekonomi, menghurangi ketimpangan, serta menyokong penyelenggaraan berkelanjutan.
Indikator yang dimaksud antara lain meliputi perkembangan kegiatan ekonomi yang dimaksud stabil, utamanya dilihat melalui peningkatan infrastruktur. Sinergi fiskal terlihat dari prioritas alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara. Infrastruktur ini menggerakkan penanaman modal lalu aktivitas kegiatan ekonomi di dalam bervariasi daerah.
Kemudian, pemulihan dunia usaha pasca-pandemi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal, seperti insentif pajak juga bantuan sosial, untuk menyokong pemulihan dunia usaha setelahnya pandemi COVID-19.
Indikator selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial. Dua hal terkait indikator ini adalah kegiatan proteksi sosial dan juga subsidi energi dan juga pendidikan.
Alokasi anggaran untuk inisiatif seperti Rencana Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, kemudian BLT Dana Desa sudah pernah membantu warga miskin dan juga rentan.
Sementara itu, kebijakan subsidi yang terintegrasi meringankan beban penduduk kurang mampu sekaligus meningkatkan akses sekolah serta kesehatan.
Selanjutnya peningkatan penerimaan negara. Langkah utamanya melalui reformasi pajak, juga disertai langkah-langkah teknis yang dimaksud dibutuhkan seperti implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan sistem digital, kemudian perluasan basis pajak meningkatkan penerimaan negara.
Hal ini antara lain akan memunculkan efisiensi penagihan kemudian kepatuhan Pajak. Serta tak kalah strategis yang digunakan wajib direalisasikan adalah perluasan digitalisasi dan koordinasi lintas lembaga menguatkan pengawasan dan juga mengupayakan target penerimaan negara.
Indikator pengurangan ketimpangan antarwilayah, antara lain melalui optimalisasi Dana Desa dan juga Transfer ke Daerah terdiri dari alokasi Dana Desa serta Dana Alokasi Umum/Khusus untuk menggalakkan terjadinya pembagian merata pembangunan hingga ke pelosok desa.
Peningkatan sinergi Pusat-Daerah juga harus diberdayakan sebagai daya dorong untuk mewujudkan kerja serupa antara pemerintah pusat kemudian daerah, khususnya di mendanai proyek strategis, mengempiskan kesenjangan perkembangan antarwilayah.
Kemudian stabilitas makroekonomi. Pengelolaan defisit anggaran yang dimaksud diwujudkan otoritas dengan menyimpan defisit anggaran di batas yang tersebut aman meskipun ada tekanan dari pengeluaran besar seperti subsidi serta belanja infrastruktur.
Hal selanjutnya adalah menjaga kestabilan utang dimana rasio utang terhadap Ekonomi Nasional permanen terkendali. Hal ini secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan pada mempertahankan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Indikator lain adalah dukungan untuk jadwal hijau dan juga berkelanjutan, yaitu adanya pembiayaan hijau yang mana dilaksanakan pemerintahan Indonesia melalui penerbitan Green Sukuk untuk membantu proyek-proyek ramah lingkungan.
Selain itu menyokong subsidi energi baru dan juga terbarukan juga berubah jadi contoh efektivitas sinergi fiskal yang terlihat dari pengelolaan insentif untuk pengembangan energi terbarukan lalu kebijakan transisi energi yang mana dilakukan.
Sinergi fiskal yang mana efektif bukanlah cuma sekadar strategi di mengatur anggaran negara, tetapi juga berubah jadi pendorong utama untuk mencapai perkembangan yang dimaksud berkelanjutan dan juga inklusif.
Dengan meningkatkan kekuatan koordinasi antar lembaga, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital, juga memanfaatkan teknologi kemudian data yang mana akurat, para pemangku kepentingan bisa saja menegaskan bahwa setiap sumber daya digunakan secara efisien untuk memperkecil ketimpangan juga mempercepat pemulihan ekonomi.
Keberhasilan sinergi fiskal, yang mana tercermin pada indikator-indikator yang digunakan jelas seperti pertumbuhan ekonomi, kesetaraan pembangunan, serta pengurangan kesenjangan sosial, akan menciptakan landasan yang mana kokoh untuk masa depan Negara Indonesia yang lebih banyak sejahtera, berkelanjutan, dan juga berkeadilan.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Informasi kemudian Dokumen Perpajakan Jambi
Artikel ini disadur dari Sinergi fiskal untuk optimalisasi pembangunan nasional
