Ibukota Indonesia – Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Pemerintahan Indonesi sebentar lagi akan genap berusia 10 tahun juga berakhir pada Oktober 2024. Selanjutnya, estafet pemerintahan beralih ke pemimpin baru yang tersebut memenangi Pemilihan Umum 2024, yaitu Prabowo Subianto.
Dalam satu dekade Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), perekonomian Indonesi menghadapi beraneka tantangan, antara lain, pandemi COVID-19, ketegangan atau konflik geopolitik, pertempuran dagang Amerika Serikat kemudian China, hingga suku bunga tinggi global untuk waktu yang dimaksud lebih tinggi lama.
Di berada dalam beraneka tantangan tersebut, kinerja dunia usaha Indonesia mampu mencatatkan beragam perkembangan, di antaranya bangkit serta pulih dari dampak pandemi COVID-19, naiknya harga terkendali, stabilitas sistem keuangan masih terjaga, hingga perekonomian berkembang solid di dalam sedang ketidakpastian global.
Pandemi Wabah merupakan salah satu tantangan kemudian bencana global yang mana tak disangka-sangka berdampak signifikan terhadap keberadaan sosial sektor ekonomi warga internasional. Industri ekonomi, kesehatan, kemudian keberadaan sosial terguncang hebat dikarenakan pandemi. Pertumbuhan ekonomi ke beraneka belahan dunia, diantaranya negara-negara maju, terpukul telak. Alhasil, perkembangan sektor ekonomi planet mengalami perlambatan.
Di berada dalam gempuran pandemi sejak awal Maret 2020, Indonesia terus berjuang mencatatkan perkembangan dunia usaha sambil menyimpan kesegaran masyarakat.
Akibat pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi peningkatan berubah menjadi -2,07 persen pada 2020. Namun, tak butuh waktu lama bagi Negara Indonesia untuk meninggalkan dari zona kontraksi akibat segera bertambah bermetamorfosis menjadi 3,69 persen pada 2021 di dalam ketika masih banyak negara menghadapi kesulitan di kontraksi peningkatan ekonomi.
Kemampuan perekonomian Nusantara terus melanjutkan peningkatan positif pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2022, Indonesi mampu meraih pertumbuhan perekonomian sebesar 5,31 persen. Hingga sekarang ekonomi Indonesi mampu mencatatkan pertumbuhan positif di kisaran 5 persen.
Program, kebijakan, dan juga bantuan Pemerintahan Tanah Air terus menopang seluruh aspek hidup warga diantaranya hidup sosial, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan dunia usaha dengan didukung sinergi juga kerja mirip seluruh pemangku kepentingan termasuk komunitas kemudian globus swasta.
Akhirnya, Nusantara mampu bangkit serta pulih dengan cepat sejak dilanda pandemi Virus Corona hingga menorehkan perkembangan positif pada tahun-tahun pandemi, bahkan sebelum Badan Kesejahteraan Global (WHO) mencabut status darurat Pandemi pada Mei 2023 hingga pada waktu ini.
Salah satu kegiatan eksekutif Joko Widodo untuk mengempiskan dampak Pandemi terhadap perekonomian adalah Proyek Pemulihan Sektor Bisnis Nasional (PEN), yang tersebut dimulai sejak 2020 dan juga berakhir pada 2022.
Secara umum, terdapat enam kebijakan utama inisiatif PEN, yakni penanganan kesehatan, pengamanan sosial, insentif bagi planet usaha, dukungan untuk perniagaan mikro, kecil dan juga menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, dan juga kegiatan sektoral kementerian/lembaga juga pemerintah daerah.
Anggaran PEN hingga akhir Desember 2020, terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun. Sementara pemanfaatan dana Komite Penanganan Pandemi juga Pemulihan Kondisi Keuangan Nasional (KPC-PEN) tahun 2022 mencapai Rp396,7 triliun atau 83,9 persen dari Rp472,6 triliun yang dimaksud sudah dianggarkan.
Sejumlah stimulus fiskal juga diberikan Pemerintah, yang dimaksud meliputi relaksasi pada sektor pajak, relaksasi dalam sektor bea lalu cukai, relaksasi sektor perbankan, sektor perdagangan, sektor kesejahteraan rakyat lalu kesehatan, lalu untuk kepentingan UMKM.
UMKM diberi kelonggaran di pembayaran angsuran lalu bunga kredit melalui acara Subsidi Bunga Ultra Mikro dan juga UMKM.
Melalui stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, UMKM mendapat prasarana penundaan sementara pembayaran angsuran atau cicilan pokok dan juga subsidi pembayaran bunga di jangka waktu tertentu melawan kredit yang diambil melalui berubah-ubah kegiatan seperti BPR, Kredit Usaha Rakyat, UMi, Mekaar, Pegadaian, Koperasi, lalu lainnya.
eksekutif juga memberikan stimulus restrukturisasi kredit perbankan di rangka penanganan pandemi Pandemi untuk menopang kinerja debitur, perbankan, lalu perekonomian secara umum untuk melintasi periode pandemi.
Sejak diterbitkan pada 2020 hingga berakhir pada 31 Maret 2024, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit yang dimaksud telah terjadi mencapai Rp830,2 triliun, yang tersebut diberikan untuk 6,68 jt debitur pada Oktober 2020, yang mana merupakan nomor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen UMKM atau berjumlah 4,96 jt debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.
Ekonomi berkembang positif
Belum selesai dengan pandemi COVID-19, bumi menghadapi konflik geopolitik antara Rusia lalu Ukraina, kemudian berlanjut lagi dengan konflik-konflik berkepanjangan ke Timur Tengah, seperti konflik dalam Suriah serta konflik antara tanah Israel lalu Palestina yang memanas. Ketegangan-ketegangan ini tentu berdampak pada perekonomian globus juga domestik. Rantai pasok terganggu. Harga komoditas teristimewa energi lalu pangan naik. Alhasil, belanja negara pun naik teristimewa untuk mengimpor komoditas energi seperti minyak bumi.
Dinamika kemudian ketidakpastian global terus membayangi pertumbuhan kegiatan ekonomi bumi dan juga Indonesia. Bahkan hingga sekarang, ketidakpastian ke lingkungan ekonomi keuangan global juga konflik geopolitik belum juga usai.
Di berada dalam keadaan global tersebut, Nusantara terus mampu berdaya tahan dan juga mencatatkan perkembangan yang dimaksud solid pada waktu ini. Pada semester I-2024, Indonesia mampu bertambah sebesar 5,08 persen year on year (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 diproyeksikan oleh Komite Kelancaran Sistem Keuangan (KSSK) akan berada pada rentang 5 persen hingga 5,2 persen. Faktor pendorong kinerja kegiatan ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga juga investasi.
Untuk mempertahankan kinerja konsumsi, otoritas akan terus mengarahkan belanja pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) untuk menyimpan stabilitas harga. Kementerian Keuangan juga akan terus menggalang inisiatif proteksi sosial, khususnya bagi komunitas rentan, sehingga daya beli permanen terjaga.
Inflasi terjaga
Di sedang fenomena suku bunga global tinggi bertahan untuk waktu yang tersebut lebih tinggi lama, Indonesi mampu mempertahankan pemuaian terkendali kemudian masuk di kisaran sasaran. Berbeda dengan Amerika Serikat yang digunakan mengalami naiknya harga sebesar 3 persen (year on year/yoy) pada Juni 2024, serta masih sangat jauh dari target sasaran sebesar 2 persen, kenaikan harga Indonesi turun berubah menjadi 2,51 persen pada Juni 2024.
Selanjutnya, pada Juli 2024 naiknya harga Negara Indonesia secara tahunan atau year on year (yoy) tercatat sebesar 2,13 persen dengan Angka Harga Pelanggan (IHK) sebesar 106,09. Angka yang dimaksud menunjukkan naiknya harga domestik akan permanen terjaga pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 juga 2025.
Penurunan kenaikan harga dipengaruhi oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian kenaikan harga Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan juga Daerah (TPIP serta TPID) melalui Aksi Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam bervariasi daerah, juga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter yang digunakan ditempuh Bank Indonesia (BI).
Ke depan, menurut Pengurus Bank Indonesi Perry Warjiyo, naiknya harga IHK 2024 akan tetap terkendali pada sasarannya. Inflasi inti diproyeksikan terjaga seiring ekspektasi kenaikan harga yang dimaksud masuk pada sasaran, kapasitas perekonomian yang digunakan masih besar serta dapat merespons permintaan domestik, imported inflation yang digunakan terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, juga dampak positif berkembangnya digitalisasi.
Inflasi volatile food diperkirakan kekal terkendali didukung oleh sinergi pengendalian pemuaian BI dan juga otoritas Pusat juga daerah.
Stabilitas sistem keuangan permanen terjaga
Kestabilan sistem keuangan (SSK) masih terjaga di sedang peningkatan tekanan pada lingkungan ekonomi keuangan global, seiring ketidakpastian sektor ekonomi global juga risiko geopolitik globus yang tersebut masih tinggi. Neraca pembayaran Indonesi kekal segar juga memperkuat ketahanan eksternal.
Industri perbankan Nusantara mampu menunjukkan kinerja yang mana resilien menghadapi bervariasi dinamika kemudian tantangan global. Hal yang dimaksud ditunjukkan dengan likuiditas perbankan triwulan II-2024 terus memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tercatat membesar sebesar 25,36 persen.
Ketahanan sistem keuangan yang kuat ditopang oleh perbankan yang mana terus prudent di penyaluran kredit atau pembiayaan kemudian memitigasi risiko kredit, salah satunya risiko dari berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit untuk penanganan pandemi COVID-19.
Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) nett juga NPL gross yang dimaksud kekal rendah ke bawah ambang batas, setiap berada di level 0,78 persen lalu 2,26 persen.
Selain itu, tambahan likuiditas perbankan disiapkan BI dari implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total menjadi Rp280 triliun hingga akhir tahun 2024.
Kebijakan belanja otoritas untuk menjaga stabilitas harga jual dan juga Proyek Perlindungan Sosial untuk komunitas rentan diharapkan memacu laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Pertumbuhan sektor ekonomi yang terus dipacu otoritas ketika ini diharapkan dapat diakselerasi oleh pemerintahan mendatang sehingga Tanah Air dapat semakin dekat mewujudkan cita-citanya berubah menjadi negara progresif pada 2045.
Editor: Achmad Zaenal M
Artikel ini disadur dari Satu dekade pemerintahan Jokowi, ekonomi berdaya tahan kuat
