Ibukota Indonesia – Peneliti Departemen Sektor Bisnis Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi menyampaikan pemerintah Tanah Air perlu memperhatikan sektor-sektor yang mana memiliki bargaining power (daya tawar tinggi) bagi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dalam jangka pendek, ia mengemukakan bahwa pemerintah Nusantara wajib mengidentifikasi sektor-sektor apa cuma pada di negeri yang memiliki daya tawar tinggi bagi pemerintahan Donald Trump.
"Misalnya, sektor- sektor seperti perekonomian digital, mineral kritis, juga kita harus siap dengan sektor-sektor spesifik atau komoditas apa yang tersebut bisa saja kita tawarkan,” ujar Dandy di Industri Media Briefing bertajuk "Pelantikan Trump, Dinamika Baru Persaingan AS-China, dan juga Tantangan bagi Indonesia" ke Jakarta, Selasa.
Pasca pelantikan, Donald Trump bersatu timnya sudah menghasilkan dokumen bernama “America First Trade Policy” yang digunakan akan mengatur mengenai perdagangan di dalam AS.
Dalam dokumen itu, Dandy menjelaskan bahwa terdapat salah satu klausul (ketentuan), yang mana mana pemerintah Amerika Serikat ingin mengupayakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang tersebut mempunyai sektor spesifik, yang memiliki keunggulan secara komparatif (comparative advantage).
“Ini yang digunakan dapat kita liat sebagai peluang, dengan catatan bahwa Negeri Paman Sam dapat mempunyai ekspor market akses untuk American workers, farmers, ranchers, dan service provider,” ujar Dandy.
Pasca pelantikannya, Donald Trump secara langsung mengeluarkan sebagian kebijakan penting yang digunakan akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi global, geopolitik, juga pergerakan nilai tukar aset-aset di dalam pangsa keuangan.
Lebih dari sekitar 80 Perintah Eksekutif atau Executive Order dikeluarkan oleh Donald Trump tak sampai 24 jam dari waktu pengambilan sumpah jabatan, salah satunya yaitu dokumen America First Trade Policy yang dimaksud mengkaji kelayakan penerapan External Return Service (ERS) untuk memungut tarif, bea, lalu pendapatan terkait perdagangan luar negeri lain.
Artikel ini disadur dari Peneliti : RI perlu perhatikan sektor berdaya tawar tinggi bagi AS
