Dalam rencana inovasi Kebijakan Umum Anggaran serta Rancangan Perubahan Hal yang Diutamakan juga Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA dan juga Perubahan PPAS) itu bertambah sekitar 0,23 persen
Lubuk Basung,- –
Pemerintah Daerah Agam, Sumatera Barat, mengusulkan penambahan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,68 triliun atau bertambah sebesar Rp3,89 miliar.
"Dalam rencana pembaharuan Kebijakan Umum Anggaran lalu Rancangan Perubahan Hal yang Diutamakan dan juga Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA dan juga Perubahan PPAS) itu bertambah sekitar 0,23 persen," kata Pimpinan Daerah Agam Andri Warman pada Lubuk Basung ketika sidang paripurna tentang rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS 2024, Selasa.
Ia mengemukakan pendapatan, belanja kemudian pembiayaan pada rancangan pembaharuan KUA PPAS 2024 yang disusun berpedoman pada pembaharuan RKPD pada anggaran 2024.
Pendapatan semula sebesar Rp1,60 triliun direncanakan berubah jadi Rp1,63 triliun dan juga bertambah Rp32,55 miliar atau 2,03 persen.
Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp219,61 miliar, pendapatan pengiriman dari semula Rp1,41 triliun, bertambah menjadi Rp32,55 miliar atau 2,36 persen.
"Sedangkan lain-lain pendapatan tempat yang mana sah bersumber dari dana pemindahan pemerintah pusat tidaklah mengalami pembaharuan Rp750 juta," katanya.
Ia menambahkan pengeluaran pembiayaan tempat yang dimaksud semula Rp5 miliar, berkurang Rp4 miliar juga berubah jadi Rp1 miliar atau berkurang 80 persen.
Sedangkan penerimaan pembiayaan dalam bentuk Silpa 2023 sesuai dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumbar menghadapi laporan keuangan pemerintah wilayah pada 2023 sebesar Rp48,62 miliar.
Namun Silpa 2023 cuma Rp91 jt yang dapat digunakan untuk menyembunyikan defisit pada Rancangan Perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024.
"Memperhatikan situasi tersebut, maka untuk penyeimbang perlu direalisasikan efesiensi belanja wilayah dan juga evaluasi terhadap program-program kegiatan yang belum terlaksana dan juga penyusunan penerimaan dana pemindahan tahun anggaran 2024," katanya.
Sementara Ketua DPRD Agam Novi Irwan menyatakan DPRD setempat akan menindaklanjuti serta mengeksplorasi di waktu dekat.
Pembahasan itu, tambahnya, akan melibatkan seluruh organisasi perangkay wilayah pada Pemkab Agam.
"Kita akan mengusahakan pembahasan itu selesai secepat mungkin," katanya.
Agam harus dibangun dengan melibatkan semua pihak, kekuatan kebijakan pemerintah kemudian lainnya dengan memanfaatkan jaringan pada pusat dan juga ini harus diakomodir demi kemajuan Agam.
Ini mengingat dana di Agam cukup kurang dan juga berjalan penurunan baik PAD, DAU lalu DAK.
"Dinas efektif bekerja di meningkatkan PAD kemudian butuh upaya maksimal kedepannya," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemkab Agam usulkan APBD perubahan 2024
