Bandung – Pemimpin baru Jawa Barat (Jabar) hasil dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, diharapkan oleh beberapa jumlah pihak untuk segera tancap gas pada mengejar target perekonomian sebesar delapan persen di lima tahun, yang dimaksud ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya, pengamat sektor ekonomi Unpad Ferry Hadiyanto juga mengatakan, mulai memimpinnya kepala tempat baru level provinsi lalu kabupaten/kota di tahun 2025 serempak secara nasional, akan memberikan penyesuaian pemda pada perekonomian wilayah setempat.
"Jika petahana yang digunakan menang kemungkinan besar mampu segera gas, bekerja menjemput target pemerintah, namun jikalau baru, saya kira mereka itu butuh waktu pada melakukan konsolidasi. Jadi saya harap di Jabar bisa saja segera gas hanya untuk merealisasikan target pusat," kata ia pada diskusi bertema Menyongsong Era Baru: Menyusun Solusi untuk Masa Depan Bisnis juga Perekonomian Jawa Barat, pada Bandung, Jumat.
Target pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tersebut diusung pemerintah itu, menurut Ferry, memang sebenarnya sangat berat, mengingat selama 10 tahun Pemerintahan Joko Widodo saja, rata-rata peningkatan sektor ekonomi nasional hanya saja lima persen, walaupun itu terkendala oleh pandemi COVID-19.
Pertumbuhan ekonomi, kata ia lagi, tidak ada hanya saja tergantung pada status pada negeri, namun juga status global dengan masih berlangsungnya peperangan pada Timur Tengah, serta Eropa Timur yang kemungkinan akan melibatkan negara lainnya seperti Amerika, sehingga mempengaruhi konstelasi dunia.
"Indonesia masih bergantung dari sektor ekonomi Amerika, khususnya ekspor tekstil kita yang tersebut masih besar. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump sendiri telah menyebabkan kebijakan untuk menawan semua peluang Amerika di dalam luar negeri. Sehingga ini akan berubah menjadi sulit bagi kita, sebab tanpa capital inflow dari Amerika, peningkatan ekonomi delapan persen akan berat," ucapannya lagi.
Menurut dia, keadaan geopolitik global, konflik belum akan berhenti di dalam tahun ke 2025 mendatang, sehingga butuh kehati-hatian sikap dengan terpilihnya Trump, mengingat ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat cukup dominan.
Lebih lanjut, Ferry juga mewanti-wanti harus diwaspadainya peningkatan ekonomi Jabar ke depan, mengingat pertumbuhannya terus-menerus di dalam bawah nasional pada dua tahun terakhir.
"Ini sebuah peringatan keras bagi kita di Jabar. Salah satu sebabnya akibat beberapa pabrik tekstil tutup atau pindah. Nah, harus dicari komponen substitusi berhadapan dengan permasalahan ini agar perkembangan dunia usaha Jabar masih bisa jadi positif," ucapannya lagi.
Di posisi yang mana sama, anggota Komisi II DPRD Jabar Sri Dewi mengemukakan isu sektor ekonomi ketika ini cukup berat, selain target pertumbuhan kegiatan ekonomi delapan persen, kemudian rencana pemerintah meningkatkan PPN 12 persen dan juga UMR sebesar 6,5 persen, cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.
"Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha perusahaan terkait ini. Agar lapangan usaha bisa jadi masih bertahan di Jabar juga tidaklah pindah. Harus dicari jalan keluarnya," ujar Dewi.
Lebih lanjut, kata Dewi pula, pemerintahan baru harus lebih besar baik lagi pada memanfaatkan infrastruktur Jabar khususnya pada Kawasan Rebana, Bandara Kertajati, dan juga Pelabuhan Patimban.
"Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang tersebut baik untuk menyokong terus perkembangan ekonomi, tidak menghasilkan kebijakan coba- coba," katanya lagi.
Permasalahan yang mana menurutnya berubah menjadi pekerjaan rumah besar adalah masih sulitnya mengurus izin mencoba ke Jabar, termasuk bagi pemodal bidang pariwisata, yang mana digadang-gadang akan berubah menjadi kemungkinan pendorong peningkatan ekonomi pada Jabar.
Di samping itu, kata Dwi, produksi kemudian pemakaian energi hijau, juga mampu berubah menjadi peluang yang digunakan menjanjikan untuk digarap.
"Mengingat arah penanaman modal negara asing ketika ini adalah ketersediaan produksi energi hijau yang mana masih belum maksimal diwujudkan di Jabar," kata beliau lagi.
Menurut GM Pemasaran dan juga Pembangunan Bisnis PT SEI Kurniawan Imam Ghozali menyatakan permintaan akan produksi energi hijau, dikarenakan akan menekan biaya operasional perusahaan.
"Seperti, pemasangan solar panel sanggup menurunkan biaya operasional untuk listrik hingga 40 persen. Sehingga Industri seperti tekstil bisa jadi terbantu. Belum lagi pemanfaatan pemanfaatan mobil listrik untuk operasional perusahaan misal Bandung-Jakarta PP biaya BBM semula Rp238 ribu menjadi hanya saja Rp70 ribu. Karenanya kami sebagai perusahaan ingin berkontribusi di mempersiapkan energi hijau ke Jabar untuk peningkatan investasi," ujar Kurniawan.
Baca juga: Hasto: pemimpin Jabar harus paham kebudayaan
Baca juga: KPU Jabar ingatkan pemuda tentukan pemimpin mendatang
Artikel ini disadur dari Pemimpin baru Jabar diharap tancap gas kejar target ekonomi 8 persen
