Ibukota – eksekutif setuju untuk mempertahankan tingkat pemuaian 2025 ke kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Hal ini berubah menjadi salah satu hasil kesepakatan di High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025. Sementara diketahui, pemuaian Negara Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Khusus untuk tahun 2025, pertama adalah mempertahankan pemuaian di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen untuk menyokong akselerasi perkembangan sektor ekonomi nasional,” kata Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.
Target kenaikan harga ini didasarkan pada beragam aspek yang tersebut berkemungkinan memengaruhi perkembangan sektor ekonomi ke depan.
Airlangga menjelaskan, ke depan Nusantara akan dihadapkan pada beberapa jumlah risiko ketidakpastian seperti volatilitas tarif komoditas yang masih berlanjut, tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang mana masih cukup tinggi, pembaharuan iklim, hingga kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang mana masih belum pasti.
“Nah ini yang wajib kita perhatikan, khususnya ini proyeksi ekonomi global tahun 2025 itu diperkirakan sekitar 3,2 persen di bawah rata-rata historis. Namun juga yang dimaksud cukup membanggakan kalau dari segi Purchasing Power Parity (PPP), kegiatan ekonomi Indonesi telah masuk di bilangan bulat 8. Nomor 8 itu lebih tinggi membesar dari Italia, Prancis, dan juga ini suatu capaian yang tersebut baik,” ujarnya.
Selain penetapan target pemuaian 2025, jajaran kementerian/lembaga yang dimaksud tergabung ke pada TPIP juga bersepakat untuk melindungi naiknya harga komponen bergejolak atau volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0 persen.
Selain itu, TPIP juga menguatkan koordinasi pusat serta area dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027 yang dimaksud mengarahkan pada beberapa upaya, pada antaranya pertama memverifikasi keterjangkauan harga jual komoditas pangan dan juga tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Upaya yang pertama, melakukan konfirmasi keterjangkauan nilai komoditas pangan serta tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional, juga salah satunya disini yang mana kita hadapi pada waktu dekat adalah Idul Fitri,” tuturnya.
Kedua, meningkatkan produktivitas pangan guna menyimpan ketersediaan pasokan antarwaktu dan juga antarwilayah.
Ketiga, melindungi kelancaran distribusi pangan antarwilayah teristimewa wilayah surplu smenuju wilayah defisit.
Keempat, menguatkan ketersediaan juga keandalan data pangan.
Serta kelima, meningkatkan kekuatan sinergi komunikasi untuk mengurus ekspektasi pemuaian masyarakat.
Lebih lanjut, Menko menyampaikan otoritas kembali akan menyelenggarakan Rapat Kerjasama (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan tema “Produktivitas untuk Ketahanan Pangan serta Kestabilan Harga” pada akhir Agustus 2025.
"Rapat koordinasi pengendalian kenaikan harga juga akan diadakan pada tahun 2025 ini dengan tema produktivitas untuk ketahanan pangan serta stabilitas harga jual lalu waktunya direncanakan di akhir bulan Agustus kemudian akan dipimpin dengan segera oleh Bapak Presiden," tuturnya.
Airlangga menuturkan, otoritas menyiapkan anggaran ketahanan pangan 2025 sebesar Rp144,6 triliun guna menindungi gejolak pangan dunia.
"Kemudian dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pembangunan jaringan irigasi, konstruksi jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengarangan pangan destari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian," terangnya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah sepakat jaga inflasi 2025 di 2,5 persen plus minus 1 persen