DKI Jakarta – otoritas akan menggelontorkan dana senilai hampir Rp20 triliun untuk memperbaiki infrastruktur ke sektor pendidikan, satu di antaranya merenovasi sekolah, sarana MCK (mandi, cuci, dan juga kakus), lalu penyediaan air bersih.
Dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memohon agar prasarana cuci tangan disediakan agar anak-anak dapat menyimpan kebersihan, khususnya pada waktu menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah.
“Oleh dikarenakan itu, anggaran untuk renovasi perbaikan sekolah akan terus ditingkatkan. Tahun ini, kami mulai dengan mendekati Rp20 triliun,” kata Sri Mulyani.
Kementerian PU lalu Kementerian Pendidikan Dasar juga Menengah telah terjadi mendiskusikan pelaksanaan Proyek Hasil Terbaik Kilat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025.
PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan acara prioritas di rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun lalu mengatasi permasalahan keadilan akses pendidikan. Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, target acara ini meliputi 9.300 sekolah kemudian 2.120 madrasah pada satuan sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, juga SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dijalankan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang mana ditangani berdasarkan usulan serta data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek lalu Kementerian Agama. Pelaksanaannya di 2 tahap, yaitu tahap 1 berjumlah 1.380 sekolah/madrasah serta tahap 2 sebanyak-banyaknya 10.040 sekolah/madrasah.
Adapun secara umum, anggaran sekolah pada APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun.
Nilai itu disalurkan melalui tiga jalur, yaitu belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp297,2 triliun, pemindahan ke area (TKD) Rp345,1 triliun, serta pembiayaan Rp80 triliun.
Anggaran institusi belajar yang tersebut disalurkan melalui BPP digunakan untuk Rencana Indonesia Cerdas (PIP), Kartu Tanah Air Pandai (KIP) Kuliah, hingga tunjangan profesi guru (TPG) non pegawai negeri sipil (non-PNS).
Dana yang mana disalurkan melalui TKD dimanfaatkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS PAUD, TPG, hingga dana alokasi khusus (DAK) fisik institusi belajar untuk revitalisasi sarana sekolah juga perpustakaan daerah.
Sementara penyaluran melalui pembiayaan digunakan untuk pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beasiswa penghargaan juga non gelar kejuaraan kerja identik dengan kementerian terkait, dan juga pendanaan riset.
Artikel ini disadur dari Pemerintah gelontorkan Rp20 triliun untuk renovasi sekolah tahun ini