Jakarta – Industri perbankan berada dalam menghadapi dengan tantangan yang mana berat pada merawat likuiditasnya. Bank-bank tidaklah semata-mata bersaing satu mirip lain pada merebut tabungan masyarakat, tapi juga dengan pemerintah.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) pada bulan Oktober sebesar Rp8.460,6 triliun, berkembang 6,0% secara tahunan (yoy), turun dari sebulan sebelumnya 6,7% yoy. Dari peningkatan tersebut, DPK perorangan semata-mata mampu berkembang 0,5% yoy per Oktober 2024, turun tipis dari sebulan sebelumnya 0,6% yoy.
Padahal, ketika ini suku bunga acuan masih tinggi, lalu perbankan khususnya bank digital masih gencar menawarkan bunga tabungan yang digunakan tinggi. Faktanya, peningkatan deposito minus 3,5% yoy bermetamorfosis menjadi sebesar Rp1.437,3 triliun per Oktober 2024.
Namun, ternyata bank juga harus bersaing dengan pemerintah pada meraih dana masyarakat. Sebab instrumen pemerintah memiliki yield yang lebih banyak menarik. Seperti, obligasi negara ritel (ORI) dengan bunga kupon di menghadapi 6% dengan tenor 3 tahun.
“Jadi pendatang lebih tinggi berbagai ke SBN (Surat Berharga Negara) kemudian kalau dulu kan mungkin saja dijualnya besar sekarang kan dijual retail Rp1 jt aja khalayak udah bisa jadi beli surat berharga,” kata Sekretaris Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Anika Faisal ketika ditemui di DKI Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2024).”Bunga deposito setinggi-tingginya ketika ini ke bank-bank besar itu paling mentok-mentok di dalam 6%, 6,5%, kalau pun nego di dalam 7%. Itu instrumen yang dimaksud dikeluarkan oleh BI maupun pemerintah, Kementerian Keuangan itu ngasih bunga 7,5%. Itu diem aja, nggak usah ngapain-ngapain tuh duit bisa jadi dapet bunga lumayan,” ujar Senior Faculty Lembaga Pembangunan Sektor Keuangan Indonesi (LPPI) Moch Amin Nurdin di mana dihubungi CNBC Indonesia belum lama ini.
Menurut Anika, obligasi negara ritel yang tersebut merupakan salah satu alternatif bagi komunitas yang dimaksud ingin mencari risiko tambahan rendah dengan imbal hasil yang mana tambahan baik. Namun, menurutnya masih ada khalayak yang tersebut tambahan memiih untuk menempatkan dananya di dalam deposito yang dimaksud bunganya disesuaikan dengan suku bunga acuan.
“Berarti kan tantangannya adalah bagaimana kita berkompetisi dengan produk-produk dalam luar perbankan kemungkinan besar ada yang tersebut juga masuknya ke bursa modal ada yang digunakan masuknya ke bonds kemudian lain-lain,” ujar Anika.
Menurut Komisaris Independen PT Bank Jago Tbk. (ARTO) itu, perbankan harus sanggup lincah mencari pendanaan selain dari DPK. Sebab, pemerintah pastinya punya keperluan tersendiri di menawarkan bunga yang mana tinggi.
“Menurut saya ya kalau situasi seperti itu ya kita harus bekerja dengan lebih tinggi keras untuk memikirkan alternatifnya alternatif pendanaan apalagi yang digunakan bisa jadi kita lakukan agar kita tetap bisa jadi menjalankan roda perkembangan pada pada perbankan pada bank kita,” pungkas Anika.
Senada, Senior Faculty Lembaga Pengembangunan Lembaga Keuangan Negara Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin mengutarakan bahwa orang-orang lebih besar tertarik dengan instrument berharga yang diterbitkan negara.
“Bunga deposito setinggi-tingginya pada waktu ini ke bank-bank besar itu paling mentok-mentok ke 6%, 6,5%, kalau pun nego di dalam 7%. Itu instrumen yang dimaksud dikeluarkan oleh BI maupun pemerintah, Kementerian Keuangan itu ngasih bunga 7,5%. Itu diem aja, nggak usah ngapain-ngapain tuh duit dapat dapet bunga lumayan,” ujar Senior Faculty Lembaga Pembangunan Sektor Keuangan Tanah Air (LPPI) Moch Amin Nurdin ketika dihubungi CNBC Negara Indonesia belum lama ini.
“Bahwa sekarang berbagai mekanisme, instrumen lain yang digunakan bisa saja penduduk investasikan, lah. Kalau deposito ya, stuck aja duitnya”.
Next Article Tekanan Likuditas di dalam RI Belum Reda, Bankir Beberkan Penyebabnya
Artikel ini disadur dari Pemerintah dan Bank Berebut Duit Masyarakat, Ini Buktinya
