DKI Jakarta – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Kasan menyebutkan, pembentukan biaya komoditas melalui mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) berubah menjadi fokus dalam di Rencana Penting (Renstra) Bappebti 2025-2029.
Menurut Kasan, terwujudnya pembentukan biaya komoditas PBK yang dimaksud merupakan sasaran strategis Bappebti yang dijabarkan di di lima prioritas penguatan Bappebti.
"Pembentukan harga jual komoditas melalui mekanisme PBK menjadi fokus di di Renstra Bappebti 2025-2029. Hal yang disebutkan merupakan sasaran strategis Bappebti yang dijabarkan di di lima prioritas penguatan Bappebti," kata Kasan melalui keterang dalam Jakarta, Sabtu.
Prioritas pertama adalah swasembada pangan melalui pengembangan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Tanah Air untuk perdagangan futures maupun perdagangan fisik, pembentukan kontrak berjangka komoditi, penguatan kontrak berjangka multilateral berbasis komoditi, penguatan sinergi SRG serta PLK untuk sistem spot juga sistem forward, dan juga optimalisasi pemanfaatan SRG untuk menjaga ketersediaan pangan.
Selanjutnya, kedua yaitu swasembada energi melalui penguatan kontrak komoditas Renewable Energy Certificate (REC) di dalam Bursa Berjangka.
Lebih lanjut, prioritas ketiga adalah proses lanjut item melalui pengembangan kontrak berjangka komoditi seperti nikel, penguatan kontrak berjangka multilateral berbasis komoditi untuk timah ke sistem futures, dan juga optimalisasi perdagangan emas fisik secara digital.
Prioritas keempat meliputi penguatan pengawasan, penegakan, penindakan, dan juga regulasi. Hal yang dimaksud dijabarkan melalui penguatan pengawasan lalu penegakan hukum ke bidang PBK, SRG, kemudian PLK, penguatan regulasi PBK, SRG, dan juga PLK, dan juga peningkatan inklusi serta literasi.
"Prioritas kelima mencakup tata kelola pemerintahan kemudian penguatan sumber daya manusia (SDM). Keutamaan ini diimplementasikan melalui integrasi sistem layanan Bappebti, kerja serupa Bappebti dengan otoritas dan juga bursa luar negeri, penguatan SDM, efisiensi kerja, juga pengelolaan APBN yang mana baik," ujar Kasan.
Arah kebijakan dan juga Renstra Bappebti 2025–2029 yang tersebut sudah pernah disusun ini akan menjadi pedoman bagi di mewujudkan sektor PBK yang adil, transparan, juga efisien. Dengan demikian, kebijakan yang dimaksud diharapkan dapat memberikan khasiat yang tambahan besar bagi masyarakat.
Bappebti juga berazam untuk melakukan peninjauan terhadap Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) yang dimaksud berkaitan dengan komoditas secara berkala. Hal ini dijalankan untuk memverifikasi peraturan yang dimaksud terus relevan lalu menggalang pengembangan pasar.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bappebti optimistis lapangan usaha PBK, SRG, lalu PLK akan semakin berperan penting di menggerakkan peningkatan kegiatan ekonomi nasional yang dimaksud berkelanjutan lalu berkeadilan.
Selain itu, Bappebti menekankan pentingnya keselarasan inisiatif kerja antara pemangku kepentingan dalam sektor PBK dengan rancangan arah kebijakan Bappebti, Kementerian Perdagangan, dan juga pemangku kepentingan terkait melalui penyelarasan Rancangan Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) pemangku kepentingan di bidang PBK 2025 dengan Rancangan Arah Kebijakan juga Renstra Bappebti 2025–2029.
"Di sisi lain, Bappebti memverifikasi Renstra Bappebti 2025–2029 sejalan dengan visi serta misi Presiden RI
Prabowo Subianto. Adapun salah satu sasaran utama yang digunakan ditekankan ketika ini adalah memacu pengembangan komoditas multilateral PBK yang tersebut lebih tinggi beragam," ucap Kasan.
Artikel ini disadur dari Pembentukan harga komoditas PBK jadi fokus Renstra Bappebti 2025-2029
