Ibukota Indonesia – Pemerintahan adalah seni menjalankan ketidaksempurnaan. Dalam setiap keputusan, ada dilema yang tak terelakkan, ada pula persimpangan yang mana memaksa orang pemimpin untuk memilih antara idealisme lalu pragmatisme.
Pemerintahan Prabowo Subianto, yang dimaksud menyebabkan janji pembaharuan dengan gaya kepemimpinan yang mana tegas, menghadapi tantangan serupa.
Di satu sisi, ia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan merampingkan belanja negara, mengempiskan pemborosan, lalu menguatkan fondasi fiskal.
Namun, pada sisi lain, ia membentuk kabinet dengan jumlah keseluruhan menteri yang dimaksud tambahan besar dari pemerintahan sebelumnya, sebuah langkah yang tersebut memunculkan pertanyaan terkait efisiensi. Memancing tanda tanya besar tentang apakah kebijakan ini tegas dengan semangat efisiensi yang mana dicanangkan?
Dalam dunia ekonomi, efisiensi rutin dipandang sebagai cerminan dari pemerintahan yang digunakan sehat. Anggaran yang dirancang dengan cermat mencerminkan ketelitian serta tanggung jawab fiskal, menjauhi pemborosan, lalu meyakinkan bahwa setiap rupiah yang digunakan dikeluarkan memberikan kegunaan maksimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo, dengan pendekatan yang digunakan mengedepankan efisiensi anggaran, tampaknya ingin menunjukkan komitmennya untuk mengatur keuangan negara dengan hati-hati, teristimewa di konteks global yang penuh ketidakpastian pasca-pandemi, krisis energi, juga ketegangan geopolitik yang mana masih membayangi.
Namun, di dalam balik langkah efisiensi itu, formasi kabinet yang tersebut gemuk menjadi anomali yang digunakan sulit diabaikan.
Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Kabinet Merah Putih yang tersebut terdiri melawan 48 menteri, 5 kepala badan, juga 59 perwakilan menteri, sehingga totalnya mencapai 112 pejabat. Ini adalah menjadikannya salah satu kabinet terbesar pada sejarah Indonesia.
Struktur kabinet yang mana besar ini menyebabkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana efisiensi anggaran mampu tercapai jikalau rangka birokrasi justru diperluas.
Di sisi lain, Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan target penghematan sekitar Rp306,7 triliun.
Langkah-langkah efisiensi ini mencakup pemangkasan anggaran perjalanan dinas, pengurangan pengaplikasian alat tulis kantor hingga 90 persen, lalu pembatalan program-program yang dianggap tiada esensial.
Pemangkasan Anggaran
Salah satu kementerian yang terdampak signifikan menghadapi kebijakan efisiensi adalah Kementerian Pendidikan Dasar juga Menengah, yang anggarannya dipangkas sebesar Rp8 triliun.
Pemotongan ini diantaranya pengurangan besar-besaran di pos alat tulis kantor, sebuah langkah yang dimaksud mungkin saja terlihat kecil namun mungkin berdampak pada operasional sehari-hari di sekolah-sekolah.
Pos infrastruktur juga merupakan salah satu yang mana terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi pengurangan anggaran lebih lanjut dari 70 persen, yang tersebut berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur seperti jalan tol kemudian bendungan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo harus mencari cara untuk berhemat juga mengalihkan fokus ke empat bidang pengerjaan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2025, seiring dengan adanya efisiensi anggaran kementerian yang tersebut mencapai Rp81,38 triliun dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp110,95 triliun.
Targetnya kemudian dibagi pada empat bidang, yaitu sumber daya air sebesar Rp10,70 triliun, jalan lalu jembatan sebesar Rp12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp3,78 triliun, lalu prasarana strategi sebesar Rp1,16 triliun. Akibatnya memang sebenarnya beberapa proyek infrastruktur terpaksa tidaklah berubah jadi prioritas tahun ini.
Di sinilah paradoks kebijakan muncul dengan jelas. Sementara kementerian seperti institusi belajar dan juga PU harus menghadapi pemangkasan anggaran yang digunakan ketat, beberapa kementerian strategis lainnya bukan mengalami pengurangan yang dimaksud sama, bahkan ada yang tersebut menerima tambahan alokasi dana.
Hal ini menunjukkan masih perlunya ada upaya penyeimbangan di penerapan efisiensi anggaran. Sebagai contoh, Kementerian Defense permanen mendapatkan alokasi anggaran yang tersebut besar, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menguatkan sektor pertahanan nasional.
Meskipun ini mampu dipahami pada konteks geopolitik, hal yang dimaksud juga menunjukkan prioritas pemerintah yang dimaksud mungkin saja lebih lanjut condong pada sektor tertentu.
Jika meninjau persoalan hukum dari negara-negara lain, seperti Jerman atau Selandia Baru, mereka itu berhasil menjalankan pemerintahan yang mana efektif dengan kerangka kabinet yang tersebut ramping.
Jerman, sebagai kegiatan ekonomi terbesar pada Eropa, mempunyai kabinet yang mana fokus pada kementerian strategis, meminimalkan birokrasi, dan juga menekankan efisiensi di setiap lini pemerintahan.
Sementara Selandia Baru, dengan pendekatan yang tambahan terfokus pada kebijakan umum berbasis data kemudian transparansi, menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi tak hanya sekali menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik.
Studi banding ini menunjukkan bahwa ukuran kabinet bukanlah penentu utama efektivitas pemerintahan, melainkan bagaimana setiap kementerian bekerja dengan efisien lalu selaras dengan visi nasional.
Kembali ke konteks Indonesia, pembentukan kabinet yang digunakan besar tidak tanpa risiko. Biaya operasional meningkat, dari upah pejabat hingga anggaran pendukung untuk kegiatan kementerian.
Dalam situasi dalam mana efisiensi anggaran berubah jadi prioritas, alokasi dana untuk mendanai bentuk pemerintahan yang tersebut besar bisa jadi menggerus kemungkinan penghematan yang tersebut dihasilkan dari pemotongan anggaran pada sektor lain.
Biaya Birokrasi
Sejumlah analis menafsirkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ala Prabowo tidak ada akan sepenuhnya efektif selama bangunan kabinet tetap gemuk. Besarnya biaya birokrasi sanggup mengimbangi atau bahkan melebihi penghematan yang digunakan dihasilkan dari pemangkasan di dalam pos anggaran lain.
Fenomena ini menunjukkan perlunya mengamati ulang keseimbangan pada prioritas anggaran. Dari perspektif ekonomi, pemangkasan anggaran harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan sosial.
Pemotongan yang digunakan tak selektif bisa saja menghambat inovasi, memperburuk kualitas pendidikan, atau mengempiskan akses komunitas terhadap layanan dasar.
Di satu sisi, Ekonom Kusfiardi menekankan pentingnya transparansi dan juga pengawasan guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaan implementasi kebijakan efisiensi anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Analis Perekonomian Politik FINE INSTITUTE itu menilai, implementasi kebijakan efisiensi anggaran mungkin mengundang penyalahgunaan yang digunakan dapat menghambat tujuan substansial efisiensi anggaran.
Maka sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan distorsi kebijakan, diperlukan mekanisme mitigasi yang dimaksud kuat guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas pelaksanaan Inpres ini dalam antaranya dengan meningkatkan transparansi.
Pemerintah harus mempublikasikan rincian pemotongan anggaran per sektor juga tempat untuk meyakinkan tiada terjadi ketimpangan atau keberpihakan kebijakan pemerintah pada distribusi efisiensi anggaran.
Audit independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikerjakan guna memverifikasi kebijakan efisiensi bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Sementara, mekanisme pengawasan harus dikerjakan oleh DPR juga lembaga independen. Dan diperlukan ada evaluasi berbasis dampak, bukanlah sekadar angka.
Sebaliknya, merawat anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, serta teknologi bisa jadi memacu pertumbuhan dunia usaha yang dimaksud lebih lanjut cepat, tetapi jikalau direalisasikan tanpa memperhatikan aspek sosial, ketimpangan sanggup semakin melebar.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran merupakan langkah yang mana diperlukan untuk menekan pemborosan ke level birokrasi. Ia bahkan sempat menyalahkan para pejabat yang tersebut ia sebut sebagai “raja-raja kecil" dalam pemerintahan yang dimaksud banyak kali menghambur-hamburkan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Namun, kritik umum kekal muncul lantaran ketidakkonsistenan antara penghematan di satu sisi dan juga pembengkakan birokrasi ke sisi lain.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran tidak hanya saja tentang angka-angka pada melawan kertas, tetapi bagaimana kebijakan yang disebutkan diterjemahkan di keberadaan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah yang mana efisien adalah pemerintah yang dimaksud mampu memberikan layanan rakyat berkualitas tinggi dengan biaya yang mana wajar, mengatur sumber daya secara bijak, juga melakukan konfirmasi bahwa setiap kebijakan memberikan faedah nyata bagi rakyat.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa efisiensi juga efektivitas mampu berjalan beriringan, bahkan pada bentuk pemerintahan yang tersebut besar.
Tantangannya adalah menjaga konsistensi antara retorika juga realitas, antara janji dan juga pelaksanaan.
Karena pada akhirnya, rakyat akan menafsirkan tidak dari seberapa besar atau kecil kabinetnya, tetapi dampak baik dari kebijakan yang sanggup mereka rasakan di hidup sehari-hari.
Artikel ini disadur dari Paradoks efisiensi anggaran di era Kabinet Merah Putih
