OJK tidak ada setuju Bursa Karbon disebut sepi kegiatan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, kemudian Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyatakan bahwa pihaknya tiada setuju apabila Bursa Karbon (IDX Carbon) disebut sepi dari peminat juga transaksi.

Sampai pada waktu ini, di Bursa Karbon tercatat ada berjumlah 62 pengguna jasa yang tersebut mendapatkan izin perdagangan karbon dengan ukuran 608.000 ton CO2 ekuivalen kemudian akumulasi nilai kegiatan senilai Rp36,67 miliar.

"Siapa bilang sepi? Enggak," ujar Inarno Djajadi ketika pertemuan doorstop setelahnya acara Road to SAFE 2024: Strengthening ESG Implementation in Indonesia’s Business Sector di Jakarta, Senin.

Namun demikian, faktanya akumulasi operasi senilai Rp36,67 miliar yang dimaksud baru sebesar 1 persen dari target prospek nilai kredit karbon pada Nusantara yang digunakan mencapai Rp3.000 triliun, seperti yang dimaksud pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Bursa Efek Nusantara (BEI) Iman Rachman optimistis Bursa Karbon akan terus berprogres dan juga membantu Indonesia, baik dari kegiatan ekonomi ataupun mencapai target Net Zero Emission (NZE).

"Pengguna jasa bursa karbon ketika ini juga sudah melakukan aksi dari 16 pada hari ini pertama. perdagangan berubah menjadi hampir 70 pengguna jasa ketika ini," ujar Iman.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Bursa Karbon menyediakan sistem perdagangan yang mana transparan, teratur, wajar, juga efisien.

Selain itu, Bursa Karbon juga memberikan mekanisme kegiatan yang tersebut sederhana kemudian sederhana, yang mana ketika ini, terdapat empat mekanisme perdagangan IDXCarbon, di antaranya Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, lalu Marketplace.

Bursa Karbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan juga mencegah double counting.

Saat ini, supllier karbon pada RI sendiri juga masih terbatas berasal dari PT PLN Nusantara Power juga Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) yang dimaksud berasal dari sektor energi.