DKI Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan ‘gas dan juga rem’ di pengembangan tokenisasi untuk meningkatkan inklusivitas keuangan dalam masyarakat, khususnya pada sektor surat hutang, emas, serta real estate.
Kepala Departemen Pengaturan dan juga Perizinan Inovasi Teknologi Industri Keuangan, Aset Keuangan Digital, serta Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto pada Ibukota Indonesia , Hari Sabtu mengatakan, keseimbangan antara perubahan lalu regulasi penting untuk memverifikasi kemajuan pengembangan teknologi blockchain di Indonesia, termasuk tokenisasi.
“Rem yang pakem membantu bidang kripto kemudian blockchain bertumbuh dengan baik. Di sisi lain, jangan sampe rem terus, tapi tak punya gas, sebab kita butuh layanan yang dimaksud cepat, efisien, serta transparan, dan juga (hal ini) terjawab dengan teknologi blockchain,” katanya.
Ia memproyeksikan bahwa teknologi yang disebutkan akan digunakan secara luas di semua sektor kehidupan, khususnya metode tokenisasi yang tersebut dapat meningkatkan likuiditas lalu inklusivitas layanan keuangan.
Melalui metode tersebut, aset bisa jadi dipecah-pecah berubah menjadi nilai yang dimaksud tambahan kecil sehingga pemodal dapat membeli pada total yang digunakan terjangkau.
“Tokenisasi, khususnya, meningkatkan likuiditas serta inklusivitas dikarenakan penanam modal sanggup membeli di total kecil oleh sebab itu aset telah dapat dipecah,” ucapnya.
Dalam laporan bertajuk “Peluang Tokenisasi Aset Indonesia” yang dimaksud diterbitkan oleh BRI Ventures (BVI), Saison Capital, D3 Labs, dan juga Tiger Research, permintaan untuk aset tokenisasi pada Tanah Air diprediksi mencapai Rp1.390 triliun pada 2030.
Salah satu bank BUMN, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), saat ini mulai melirik peluang dari tokenisasi tersebut.
Bekerja mirip dengan sebuah perusahaan penyedia platform digital tokenisasi, D3 Labs, BTN sedang mempersiapkan hasil tokenisasi aset properti pertama di dalam Indonesia melalui skema Dana Penanaman Modal Real Estate (DIRE) berbasis teknologi blockchain.
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menyatakan bahwa implementasi tokenisasi di sektor properti mampu berdampak pada kontribusi lapangan usaha yang mana lebih lanjut signifikan terhadap pertumbuhan dunia usaha nasional.
Ia memperlihatkan bagaimana tokenisasi RWA dapat membantu pendanaan inisiatif strategis pemerintah seperti target merancang tiga jt rumah per tahun, akibat memungkinkan likuiditas yang dimaksud tinggi.
“Lewat tokenisasi, perluasan akses ke instrumen seperti Mortgage-Backed Securities (MBS) bisa saja direalisasikan sehingga memperkuat pendalaman lingkungan ekonomi (financial deepening),” ujarnya.
Co-CEO D3 Labs Tigran Adhiwirya memaparkan bahwa penerapan metode tokenisasi dapat memberikan nilai tambah yang dimaksud konkret bagi bidang keuangan, teristimewa di aspek likuiditas lalu inklusivitas.
“Dengan minat pangsa yang mana membesar terhadap solusi dari tokenisasi serta dukungan regulator yang tersebut progresif terhadap blockchain, antara lain melalui pelaksanaan regulatory sandbox (ruang uji coba), prospek pengembangan tokenisasi di Indonesi masih sangat besar,” imbuhnya.
Artikel ini disadur dari OJK seimbangkan kebijakan pengembangan tokenisasi demi inklusivitas
