Ibukota – pemerintahan kemudian DPR akhirnya membuka ruang negosiasi pada pertimbangan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) berubah menjadi 12 persen. Pengenaan tarif pajak ini direncanakan akan bersifat selektif ke komoditas tertentu, yang digunakan utamanya menyasar kelompok barang mewah. Sementara kelompok barang serta jasa umum yang berhubungan dengan permintaan kelompok menengah bawah akan kekal bertahan dengan tarif lama.
Keputusan itu berubah menjadi jalan berada dalam yang diambil pemerintahan setelahnya menerima berbagai kritik mengenai rencana kenaikan PPN. Pun, tindakan itu tak terlepas dari reaksi pro-kontra pada kalangan masyarakat.
Ada golongan yang sangsi lantaran pemerintahan kekal melanjutkan kebijakan yang tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu, di dalam sedang gejolak perekonomian yang digunakan menunjukkan adanya kerentanan pada kemampuan belanja masyarakat.
Namun, ada pula golongan yang tersebut mengamini skema multitarif PPN berubah jadi negosiasi yang setidaknya dapat diterapkan pada situasi ini.
Merumuskan regulasi perpajakan memang sebenarnya kompleks. Tak belaka kepentingan ekonomi, namun juga ada kepentingan urusan politik serta sosial yang digunakan harus dipertimbangkan. Ketimpangan kelas turut menambah kompleksitas perumusan aturan perpajakan dikarenakan kebijakan penting diupayakan agar bisa saja adil bagi tiap kelompok.
Oleh oleh sebab itu itu, penting untuk memahami urgensi dari beragam sudut pandang agar bisa saja mewujudkan kebijakan pajak yang mana berkeadilan.
Kompleksitas beban pajak
PPN merupakan jenis pajak yang digunakan bersifat regresif lantaran tarifnya proporsional, atau mirip rata untuk semua pendatang tanpa memandang tingkat pendapatan. Hal ini menciptakan beban pajak yang dimaksud cenderung lebih tinggi berat bagi warga berpenghasilan rendah dibandingkan dengan yang dimaksud berpenghasilan tinggi.
Tinjauan yang tersebut dikerjakan oleh Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran rumah tangga yang signifikan bila PPN diterapkan sejenis rata sebesar 12 persen. Bagi kelompok miskin, pengeluarannya sanggup bertambah sekitar Rp100 ribu per bulan. Sementara bagi kelas menengah, pertambahan pengeluaran mampu mencapai Rp350 ribu per bulan.
Bila situasi itu tak diimbangi peningkatan pendapatan, kelompok miskin hingga menengah kemungkinan akan datang makin kesulitan pada mengakses keperluan non-pokok, seperti lembaga pendidikan serta kesehatan. Selain itu, lantaran porsi pendapatan yang tersebut bisa saja dibelanjakan (disposable income) makin besar untuk keinginan pokok, kemampuan menabung hingga berinvestasi akan makin berkurang.
Situasi yang berlarut juga berisiko memperlebar ketimpangan. Tim kelas menghadapi tak terdampak berbagai dari kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen, berbeda dengan kelompok kelas miskin hingga menengah. Menurut Celios, keadaan ini mampu memunculkan kecemburuan sosial akibat beban sektor ekonomi yang digunakan dianggap tak adil. Ketimpangan yang makin lebar juga sanggup menghambat kelompok bawah untuk pergi dari dari kelas dia serta memperbaiki taraf hidup.
Pendapat sejenis juga disampaikan oleh ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat. Pun bila tarif PPN 12 persen hanya sekali diterapkan terhadap barang mewah, komunitas kelas sektor ekonomi bawah akan tetap terdampak.
Salah satu alasannya adalah kelas menengah bawah dapat jadi menggunakan barang mewah untuk keperluan pekerjaan mereka, gawai berkualitas tinggi, misalnya. Bila barang itu masuk di definisi barang mewah pada kebijakan PPN, kelas menengah berkemungkinan makin kesulitan mengakses barang yang sanggup membantu meningkatkan taraf hidup mereka.
Selain masalah kelas masyarakat, dampak kenaikan tarif PPN juga bisa saja merambat ke harapan bonus demografi Indonesia.
Celios mencatat pengenaan tarif pajak yang lebih besar berat mampu memengaruhi kebijakan pernikahan. Lebih spesifik, hasil investigasi Harian Kompas tentang “Angka Pernikahan” menunjukkan kelompok muda cenderung menunda pernikahan hingga memutuskan untuk tak memiliki anak (childfree), salah satunya akibat alasan ekonomi.
Indonesia rutin mengglorifikasi bonus demografi yang tersebut diyakini dapat mewujudkan Nusantara Emas 2045. Padahal temuan Celios serta Harian Kompas menunjukkan adanya risiko depopulasi dikarenakan keengganan warga untuk menikah lalu mempunyai anak, yang mana berarti regenerasi tenaga kerja akan segera terhambat.
Berbagai situasi kompleks itu harus dipahami sebagai pengingat bahwa kebijakan perpajakan bukan semata-mata berhenti pada dimensi ekonomi semata, namun berkelindan dengan dimensi sosial yang dimaksud bersifat sistemik serta struktural.
Kompleksitas ini mengingatkan kembali pentingnya sosok yang mana mengisi jabatan menteri keuangan pada tubuh pemerintahan. Pengingat lain adalah bahwa kebijakan perpajakan bukan dapat dan juga merta mengadopsi aturan ke negara lain. Perlu adanya penyesuaian dengan situasi lokal di mengakomodasi kebijakan perpajakan.
Artikel ini disadur dari Merumuskan kebijakan pajak berkeadilan
