Ibukota Indonesia – Belanja negara memegang peranan penting pada perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran belanja negara semakin penting di menghadapi tantangan perekonomian global juga domestik yang tersebut tidak ada menentu.
Belanja negara berfungsi sebagai shock absorber (penyerap guncangan ekonomi) yang mana dapat meredam dampak dari krisis ekonomi, dan juga sebagai agent of development (agen pembangunan) yang mana memacu pertumbuhan lalu pembagian merata pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar komoditas, krisis global, dan juga tantangan sosial lainnya, belanja negara berubah jadi instrumen yang tersebut sangat vital untuk merawat stabilitas perekonomian dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk menanggulangi dampak dari guncangan ekonomi, baik yang mana disebabkan oleh factor internal (seperti krisis moneter atau bencana alam) maupun eksternal (seperti resesi global atau fluktuasi biaya komoditas).
Dalam situasi krisis, belanja negara dapat berperan untuk meredam dampak negatif yang dimaksud timbul, menyimpan stabilitas ekonomi, dan juga melindungi sektor-sektor yang mana rentan, seperti komunitas miskin lalu sektor riil.
Peran pada waktu krisis ekonomi
Indonesia, seperti berbagai negara berprogres lainnya, seringkali terpapar guncangan kegiatan ekonomi global. Misalnya, pada krisis dunia usaha global 2008 juga dampak pandemi Virus Corona pada 2020. Pada kedua perkembangan ini, pemerintah Indonesia mengandalkan belanja negara sebagai instrumen untuk meredam dampak sektor ekonomi yang tersebut besar.
Saat krisis keuangan global pada 2008, Indonesi mengalami penurunan permintaan ekspor, pengurangan penanaman modal asing, juga tekanan terhadap sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan belanja negara melalui kegiatan stimulus fiskal, seperti belanja infrastruktur serta peningkatan belanja sosial.
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp73,3 triliun untuk inisiatif stimulus, yang digunakan mencakup sektor pembangunan juga bantuan sosial untuk komunitas miskin.
Pandemi global yang mana dimulai pada 2020 juga memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. pemerintahan meningkatkan alokasi belanja negara untuk mengatasi krisis kesejahteraan dan juga sosial-ekonomi. Anggaran untuk sektor keseimbangan dan juga proteksi sosial meningkat tajam.
Dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rupiah 695,2 triliun untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini adalah termasuk bantuan dengan segera tunai (BLT) untuk komunitas yang dimaksud terdampak, dan juga insentif untuk sektor usaha.
Sebagai shock absorber, belanja negara mempunyai beberapa dampak positif, antara lain mampu merawat permintaan domestik, menstabilkan pangsa tenaga kerja, juga menurunkan ketidakpastian ekonomi.
Selama krisis, belanja negara dapat melindungi permintaan domestik yang mana turun akibat pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan juga masyarakat. Misalnya, belanja sosial serta pemindahan ke tempat dapat meyakinkan daya beli warga permanen terjaga.
Program-program proteksi sosial yang dibiayai oleh belanja negara, seperti bantuan sosial atau acara padat karya, dapat menghindari lonjakan pengangguran kemudian menyimpan stabilitas sosial.
Peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, serta kesejahteraan juga dapat meredam ketidakpastian ekonomi juga mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.
Agen pembangunan
Sebagai agen pembangunan, belanja negara digunakan untuk memacu perkembangan ekonomi yang mana inklusif juga berkelanjutan. Belanja negara pada bentuk penanaman modal pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian riset akan menguatkan fondasi dunia usaha negara, menciptakan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan daya saing serta produktivitas jangka panjang.
Belanja negara yang mana difokuskan pada pembangunan infrastruktur bermetamorfosis menjadi salah satu pilar utama pada menyokong perkembangan dunia usaha Indonesia. Infrastruktur yang dimaksud baik tidak ada cuma mengupayakan kegiatan sektor ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja juga mengempiskan ketimpangan antarwilayah.
Dalam beberapa tahun terakhir, belanja negara untuk infrastruktur sudah meningkat signifikan.
Pada tahun 2021 silam, pemerintah Tanah Air mengalokasikan Rp414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, dengan fokus pada pengerjaan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta energi terbarukan. Infrastruktur ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik yang tersebut tinggi, meningkatkan konektivitas antar daerah, juga mempercepat distribusi barang juga jasa.
Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara untuk institusi belajar juga kesehatan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Penanaman Modal pada lembaga pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang tersebut terampil, sementara belanja pada sektor kesegaran akan meningkatkan produktivitas kerja serta menghurangi beban ekonomi akibat permasalahan kesehatan.
Pada tahun 2020, anggaran sekolah Indonesi mencapai Rp542,9 triliun, yang tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari total APBN. Ini adalah menunjukkan komitmen pemerintah pada memajukan sektor sekolah untuk mengupayakan pengerjaan perekonomian jangka panjang.
Sementara itu, anggaran kesejahteraan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp254,4 triliun untuk meningkatkan akses layanan kesegaran serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi daerah
Belanja negara juga digunakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui alokasi dana pemindahan ke area juga desa.
Melalui dana desa, misalnya, pemerintah menggalakkan konstruksi infrastruktur desa, pemberdayaan perekonomian lokal, juga pengembangan kapasitas komunitas desa. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk dana desa, yang dimaksud dengan segera disalurkan ke lebih tinggi dari 70.000 desa ke seluruh Indonesia.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa belanja negara miliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas perekonomian serta pengerjaan Indonesia. Misalnya, pada 2020, meskipun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19, belanja negara yang digunakan meningkat, khususnya di dalam sektor kesehatan dan juga sosial, berhasil meredam dampak negatif yang disebutkan serta memitigasi penurunan lebih banyak dalam.
Hasil riset dari Bank Global juga menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pemerintah di infrastruktur miliki dampak positif terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi jangka panjang.
Menurut Bank Dunia, setiap penanaman modal 1 persen dari Layanan Domestik Bruto (PDB) Negara Indonesia pada infrastruktur dapat meningkatkan peningkatan kegiatan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa belanja negara pada infrastruktur bukan hanya saja memberikan khasiat dengan segera di hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mengupayakan produktivitas juga daya saing ekonomi secara keseluruhan.
Ekonom senior Dr. Faisal Basri berpendapat bahwa belanja negara yang tersebut tepat sasaran dapat berubah menjadi katalisator penting di menggalakkan pemulihan kegiatan ekonomi dan juga pembangunan yang digunakan inklusif. otoritas harus memperbesar alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dapat segera mengempiskan ketimpangan dan juga menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur lalu pendidikan.
Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menyatakan bahwa belanja negara pada bentuk anggaran pemulihan perekonomian lalu pengerjaan infrastruktur adalah strategi yang digunakan diperlukan untuk mengempiskan dampak krisis serta mempercepat pemulihan ekonomi.
Dalam bermacam kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus pada penyelenggaraan yang dimaksud berkelanjutan dan juga peningkatan kualitas SDM agar Tanah Air dapat bersaing di tingkat global.
Memahami peran tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki efektivitas alokasi belanja negara dan juga memverifikasi bahwa belanja yang dimaksud mencapai sasaran yang dimaksud tepat, teristimewa pada menyokong sektor-sektor yang digunakan rentan dan juga memerlukan stimulus.
Dengan demikian, belanja negara tidak semata-mata berubah menjadi alat untuk menanggulangi krisis, tetapi juga sebagai pendorong utama pada konstruksi perekonomian Nusantara yang digunakan inklusif dan juga berkelanjutan.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Informasi juga Dokumen Perpajakan Jambi
Artikel ini disadur dari Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara