DKI Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutarakan alokasi anggaran ketahanan energi yang dimaksud disiapkan pada Rancangan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp421,7 triliun.
“Ketahanan energi adalah prioritas yang mana juga penting dari presiden terpilih. Kami mengalokasikan Rp421,7 triliun,” kata Sri Mulyani dan juga Forum Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.
Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan subsidi dan juga kompensasi energi. Adapun pada RAPBN 2025, subsidi serta kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, meningkat 17,8 persen dari pagu 2024 yang digunakan sebesar Rp334,8 triliun.
Selain itu, anggaran ketahanan energi juga akan digunakan sebagai insentif fiskal untuk meningkatkan lifting minyak lalu gas.
Hal itu, lanjut Sri Mulyani, merupakan respons terhadap permintaan Menteri Tenaga kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif persoalan pembaharuan skema bagi hasil lalu rezim perpajakan hulu migas, yaitu revisi Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 27 Tahun 2017 terkait cost recovery kemudian revisi PP Nomor 53/2017 terkait gross split.
“Kami akan selalu mendengar serta berkoordinasi dengan kelompok dari kementerian teknis dan juga koordinator untuk mengamati bagaimana instrumen fiskal bisa saja bekerja serta memacu bervariasi produksi ketahanan energi ini dengan peningkatan lifting minyak juga gas,” ujar dia.
Menkeu melakukan konfirmasi instrumen fiskal akan terus digunakan untuk ketahanan energi, baik melalui subsidi maupun intervensi belanja lain.
Untuk diketahui, RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran subsidi serta kompensasi sebesar Rp525 triliun.
Dana subsidi serta kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, kemudian minyak tanah sekaligus memverifikasi ketepatan sasaran program.
Subsidi energi juga akan disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin serta rentan, dan juga transisi energi yang mana efisien serta adil.
Sementara subsidi non energi dialokasikan sebesar Rp131,3 triliun, meningkat signifikan 35,5 persen dari Rp96,9 triliun pada pagu tahun ini.
Anggaran itu utamanya disalurkan untuk fokus ketahanan pangan yang tersebut membutuhkan dukungan pupuk subsidi.
Subsidi non energi juga disiapkan untuk menggalang komunitas berpenghasilan rendah (MBR) di memperoleh rumah. pemerintahan sebelumnya memiliki target untuk mengakselerasi 1 jt rumah yang diperuntukkan bagi MBR.
Selanjutnya, subsidi non energi disalurkan untuk memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap bisnis mikro, kecil, kemudian menengah (UMKM), petani, lalu nelayan. Subsidi juga digulirkan untuk insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebagai bentuk dukungan untuk sektor usaha.
Artikel ini disadur dari Menkeu siapkan Rp421,7 triliun untuk ketahanan energi di RAPBN 2025
