Ibukota Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 berjumlah Rp2.701,4 triliun, di dalam mana Belanja eksekutif Pusat akan ditujukan untuk mengupayakan inisiatif prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga acara makan bergizi gratis.
Hal itu disampaikan Menkeu usai mengunjungi acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kemudian Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 juga peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa.
“Belanja eksekutif Pusat akan menyokong prioritas konstruksi seperti yang dimaksud disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan kegiatan makan siang gratis, institusi belajar serta kesehatan, dan juga pelaksanaan pemeliharaan sosial yang digunakan makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja institusi belajar mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.
Menkeu mengemukakan belanja lembaga pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi institusi belajar ke APBN.
Sementara belanja kesegaran ditetapkan Rp218,5 triliun, pemeliharaan sosial mencapai Rp503,2 triliun serta untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sedangkan untuk inisiatif makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian ke tempat juga teristimewa ke desa-desa di di rangka untuk menyuplai keperluan inisiatif makan siang bergizi.
“Dengan demikian, inisiatif makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang tersebut sebesar Rp70 triliun akan mampu menggerakkan desa dengan besar aktivitas kemudian besar uang yang meningkat,” jelasnya.
Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang digunakan dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga terciptanya Lumbung Pangan Nasional Daerah serta Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Untuk APBN 2025, pemindahan ke wilayah mencapai Rp919,9 triliun. Ini adalah tetap diarahkan agar terbentuk sinkronisasi kemudian sinergi antara belanja pusat juga wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan juga pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara pada APBN 2025 ditargetkan sebanyak-banyaknya Rp3.005,1 triliun kemudian akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.
Artikel ini disadur dari Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
