Modal utang masih on-track untuk memenuhi keinginan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi pencabutan utang sebesar Rp214,7 triliun per Juni 2024 kekal sesuai target.
“Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi permintaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN),” kata Sri Mulyani pada konferensi pers Komite Kelancaran Sistem Keuangan (KSSK) dalam Jakarta, Jumat.
Realisasi yang dimaksud setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun, terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp206,2 triliun dan juga pinjaman (neto) sebesar Rp8,5 triliun.
Menkeu menjamin pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan juga terukur dengan memperhatikan dinamika perekonomian juga bursa keuangan. Pengelolaan utang juga turut mempertimbangkan keadaan likuiditas eksekutif dan juga menyimpan keseimbangan antara biaya dan juga risiko utang.
Sementara itu, realisasi pembiayaan pembangunan ekonomi mencapai Rp47,8 triliun, yang dimaksud digunakan untuk menggalang peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kemudian penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Secara umum, realisasi pembiayaan anggaran hingga semester I-2024 mencapai Rp168,0 triliun atau 32,1 persen dari APBN.
Baru-baru ini, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) mengumumkan peringkat kredit jangka panjang Indonesia bertahan pada level BBB, sementara jangka pendek pada A-2 dengan outlook stabil.
Menkeu yakin hal itu membuktikan Tanah Air mampu menjalankan utang dengan akuntabel.
“Pemerintah mengatur utang secara hati-hati dan juga akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang dimaksud cermat untuk menyimpan kesempatan peningkatan kegiatan ekonomi yang dimaksud kuat,” katanya beberapa waktu lalu.
S&P memandang Nusantara berhasil merawat stabilitas fiskal dengan kebijakan yang hati-hati. pemerintahan Tanah Air mampu mengatur anggaran dengan disiplin serta mempertahankan defisit fiskal pada bawah 3 persen terhadap barang domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang pemerintah Tanah Air terhadap Produk Domestik Bruto juga masih relatif rendah dibandingkan peers pada level investment grade.
Kelancaran makroekonomi juga berubah jadi salah satu unsur utama yang mana menyokong peringkat kredit Indonesia. Insentif pajak yang dimaksud diberikan pada lapangan usaha manufaktur serta pengolahan diyakini oleh S&P akan bermanfaat pada pengembangan sektor sektor yang digunakan terkait. S&P juga menyoroti cadangan devisa serta sistem perbankan yang cukup kuat pada menahan gejolak ekonomi.
Artikel ini disadur dari Menkeu: Penarikan utang Rp214,7 triliun per Juni tetap sesuai target
