DKI Jakarta – pemerintahan dalam seluruh globus harus meningkatkan pendapatan sebesar 3 triliun dolar Amerika Serikat untuk mencapai tujuan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan kemudian inklusif di dekade ini. Di negara emerging market, biaya ini setara dengan 4 persen dari item domestik bruto (PDB), sementara untuk negara-negara berpenghasilan rendah mencapai 16 persen.
Lantas, bagaimana negara-negara dapat membiayai tagihan besar ini? Kota-kota besar seperti Delhi juga Lagos memberikan contoh jalan ke depan, yaitu mengenakan pajak properti dengan tambahan efisien sehingga dapat memainkan peran signifikan pada meningkatkan?pendapatan di tingkat lokal, yang mana memungkinkan negara untuk berinvestasi lebih banyak berbagai pada rakyatnya.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa negara mempunyai prospek besar untuk meningkatkan pendapatan pajak domestik apabila diperlukan hingga 5 persen dari Pendapatan Domestik Bruto selama dua dekade.
Tentunya, tantangan urusan politik dari reformasi semacam ini tidaklah mudah, seperti yang dimaksud terlihat pada peristiwa-peristiwa terkini ke beberapa negara yang mana menunjukkan bahwa meninggal pajak dapat memicu ketegangan sosial.
Pajak properti yang digunakan lebih besar efisien miliki keuntungan pada hal ini. Karena dipungut lalu dibelanjakan secara lokal, pajak ini kemungkinan besar lebih lanjut sedikit memunculkan tantangan kebijakan pemerintah dibandingkan dengan kenaikan pajak nasional yang digunakan lebih lanjut luas.
Pajak berulang melawan properti bukan bergerak dapat membantu pemerintah wilayah menangkap kekayaan yang digunakan dihasilkan melalui urbanisasi yang mana padat konstruksi. Menghasilkan pendapatan semacam ini dengan cara yang tersebut adil sangat penting, mengingat kesulitan negara-negara mengalami perkembangan di mengenakan pajak menghadapi penghasilan kemudian kekayaan, yang mana seringkali sangat ringan berpindah.
Daya tarik pajak properti sangat jelas ketika kita mengawasi pendapatan yang mana dikumpulkan di negara maju yaitu tambahan dari 1 persen dari Produk Domestik Bruto rata-rata di dalam negara-negara OECD, lalu hampir 3 persen pada beberapa negara maju. Sebaliknya, pajak properti hanya sekali mengoleksi sekitar 0.1 persen dari Produk Domestik Bruto dalam Asia juga Afrika yang mana sedang berkembang.
Untuk mencapai perkembangan yang tersebut signifikan ini, wajib ada perbaikan di cakupan pajak properti kemudian mengatasi tantangan kapasitas di menganggap properti sebagai cara untuk membalikkan kinerja pendapatan yang tersebut kurang maksimal ketika ini. Teknologi identifikasi properti yang digunakan baru dan juga metode penilaian yang digunakan disederhanakan sudah tersedia secara luas.
Dengan reformasi kebijakan lalu teknologi yang digunakan lebih besar baik, pendapatan pajak properti berulang di dalam negara-negara mengalami perkembangan seharusnya bisa jadi mencapai 10 kali lipat dari tingkat pada waktu ini.
Pendapatan serta pengeluaran lokal
Ketika dirancang dengan baik, pajak properti menjadi sumber pendanaan municipal yang mana dapat diandalkan kemudian progresif. Pajak ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, lantaran hasil pajak dapat digunakan untuk mendanai layanan masyarakat lokal yang lebih banyak baik. Di samping itu, pajak juga dikenakan menghadapi penambahan kekayaan yang diperoleh dikarenakan nilai properti yang dimiliki meningkat akibat urbanisasi serta pengerjaan infrastruktur masyarakat terkait.
Hubungan yang digunakan erat ke tingkat lokal antara pendapatan serta pengeluaran menjadikan pajak properti tambahan terlindungi dari kebijakan pemerintah nasional kemudian menuntut standar akuntabilitas yang tersebut lebih tinggi tinggi di penyelenggaraan sumber daya yang mana efektif.
Undang-undang nasional harus mengatur sejauh mana pajak properti dapat bervariasi ke beraneka daerah, dengan membatasi perbedaan pada tingkat layanan rakyat lokal yang dimaksud didanai oleh sumber ini. pemerintahan kota harus membatasi pengecualian hanya sekali pada organisasi umum yang tersebut terbatas, kemudian pendapatan yang mana hilang harus dilaporkan secara berkala.
Pengaruh pada rumah tangga "kaya aset namun miskin kas" seperti pensiunan, dapat diperlunak dengan menunda pembayaran pajak hingga properti dijual, ketika itu pembayaran penuh akan jatuh tempo.
Artikel ini disadur dari Mengoptimalkan pajak properti untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan
