DKI Jakarta – Digitalisasi bermetamorfosis menjadi salah satu penggerak utama di sektor ekonomi juga keuangan masa saat ini serta masa depan sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi pada mendongkrak perkembangan kegiatan ekonomi dalam Republik Tanah Air (RI).
Digitalisasi beserta teknologi kemudian inovasinya sewaktu digunakan di sistem kegiatan ekonomi lalu keuangan, termasuk sistem pembayaran, akan berubah menjadi mesin atau engine yang mana mengakselerasi peningkatan kegiatan ekonomi inklusif, berkelanjutan dan juga forward bagi kesejahteraan warga dan juga kemajuan negara.
Dalam konteks ini, Bank Tanah Air (BI) terus memperbaharui, menyempurnakan kemudian memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Negara Indonesia (BSPI) 2030.
Setelah meluncurkan BSPI 2019-2025, BI kembali menghadirkan BSPI untuk lima tahun ke depan, yakni BSPI 2025-2030, yang tersebut bertujuan mengakselerasi dunia usaha digital nasional untuk generasi mendatang.
Pada lima tahun terakhir, bermacam hasil positif dari implementasi BSPI 2025 telah lama diraih melalui inisiatif SNAP, QRIS, BI-FAST, Elektronifikasi, dan juga reformasi regulasi yang tersebut bahkan telah dilakukan terpencil merambah hingga konektivitas antarnegara.
BI telah dilakukan memperluas kerja serupa QRIS antarnegara hingga ke delapan negara yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab serta India. Ke depan BI akan terus memperluas jangkauan kerja identik QRIS dengan negara-negara lain khususnya mitra dagang Indonesia.
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari BI agar proses operasi dengan QR Code menjadi tambahan mudah, cepat, dan juga terjaga keamanannya.
Pada triwulan II-2024 proses ekonomi lalu keuangan digital mampu mencatatkan kinerja yang mana kuat, didukung oleh sistem pembayaran yang tersebut aman, lancar, kemudian andal. Hal yang dimaksud ditunjukkan oleh kegiatan BI-RTGS yang digunakan naik 13,42 persen secara tahunan (year on year/yoy) berubah jadi Rp42.008,08 triliun.
Sementara dari sisi ritel, ukuran proses BI-FAST meningkat 67,79 persen (yoy) berubah menjadi 785,95 jt transaksi. Transaksi perbankan digital pun bertambah positif sebesar 34,49 persen (yoy) sehingga mencapai 5.363,00 jt transaksi.
Begitu pula dengan operasi QRIS yang digunakan mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 226,54 persen (yoy), dengan jumlah total pengguna mencapai 50,50 jt dan juga jumlah total merchant 32,71 juta.
Namun demikian, capaian positif yang disebutkan masih menyisakan beberapa jumlah tantangan yang tersebut perlu direspons secara tepat dan juga terukur. Prospek kenaikan proses digital di dalam masa depan memerlukan tiga respons.
Pertama, dukungan infrastruktur yang dimaksud berdaya tahan kemudian sinergis. Kedua, dukungan bentuk bidang yang digunakan konsolidatif juga mampu memitigasi risiko shadow banking. Ketiga, kolaborasi antara Bank Tanah Air kemudian bidang pada menggalakkan perubahan juga penerimaan secara seimbang guna meningkatkan kekuatan literasi dan juga pelindungan konsumen.
Oleh sebab itu, BI merumuskan BSPI 2030 untuk merespons dinamika tersebut. BSPI 2030 bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesi yang tersebut berdaya tahan pada bentuk yang tersebut konsolidatif. BSPI 2030 adalah kelanjutan dari BSPI 2025 yang dimaksud dibangun untuk mengintegrasikan sektor ekonomi kemudian keuangan digital secara end-to-end.
Sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo bahwa pada 2030 diproyeksikan sektor ekonomi digital akan meningkat empat kali lipat bermetamorfosis menjadi Rp5.800 triliun, pembayaran digital akan bertambah 2,5 kali lipat berubah menjadi Rp12.300 triliun. Selain itu, puncak bonus demografi gen Y, Z, serta Alpha akan mencapai usia produktif berjumlah 68 persen pada 2030.
Untuk itu, bangsa Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen kemudian mengoptimalkan semua potensi untuk terus meningkat salah satunya perubahan digital ke bidang perekonomian serta keuangan.
Transformasi digital wajib terus diperkuat untuk mengakselerasi pertumbuhan beraneka sektor ekonomi, diantaranya usaha mikro, kecil lalu menengah (UMKM).
Digitalisasi pada serangkaian produksi, pemasaran, dan juga pembayaran akan menggerakkan kemajuan UMKM pada tingkat domestik kemudian global. Dalam hal ini, perubahan struktural digital harus diwujudkan secara inklusif, berkeadilan, sehingga seluruh lapisan rakyat memperoleh akses kemudian kesempatan yang mana mirip yang mana juga didukung dengan aspek pelindungan konsumen.
Digitalisasi pembayaran
BI mencermati bahwa digitalisasi pembayaran akan melaju lebih tinggi cepat ke masa depan sebab tiga faktor, yaitu membesarnya partisipasi generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi Alpha yang tersebut tambahan digital savvy, meningkatnya laju pengembangan digital, juga menguatnya konektivitas pembayaran lintas negara. Digital savvy adalah komunitas yang digunakan hidup dan juga beradaptasi dengan bumi digital.
Arus operasi pembayaran digital ke depan diprediksi kian deras seiring dengan komitmen internasional untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran lintas negara.
Menurut Pengelola BI Perry Warjiyo, tantangan yang disebutkan belaka dapat direspons oleh proses pembuatan sistem pembayaran nasional yang mana berdaya tahan pada bentuk yang mana konsolidatif.
Dengan lima visi Sistem Pembayaran Negara Indonesia 2030 yang mana diterjemahkan ke di lima inisiatif utama sebagai landasan, BSPI 2030 berupaya untuk merancang sistem pembayaran nasional yang digunakan berdaya tahan kemudian konsolidatif yang digunakan berubah menjadi asal diperlukan bagi terciptanya integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end.
Adapun lima visi BSPI 2030, yakni Sistem Pembayaran Nusantara (SPI) 2030 menggalang integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral di serangkaian pengedaran uang, kebijakan moneter, serta stabilitas sistem keuangan, juga memacu inklusi keuangan.
SPI 2030 membantu digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama pada ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital lalu data di usaha keuangan.
SPI 2030 menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk mengelak risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja identik bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
SPI 2030 menjamin kepentingan nasional pada ekonomi-keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua operasi domestik di di negeri juga kerja identik pelaksana asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.
Dalam kaitan tersebut, penguatan konfigurasi ekonomi serta keuangan digital akan difokuskan pada stabilitas infrastruktur sistem pembayaran BI dan juga industri, penataan rangka bidang sistem pembayaran yang dimaksud interlink antara bank serta fintech, dan juga penguatan surveilans serta manajemen risiko satu di antaranya keamanan siber kemudian pelindungan konsumen.
Selain itu, kolaborasi pada perubahan lalu persetujuan digital di dalam bidang sistem pembayaran kemudian dunia usaha juga keuangan digital salah satunya untuk inklusi, dan juga pengembangan data sistem pembayaran yang end-to-end dari komunitas sampai dengan BI untuk kepentingan nasional.
Visi SPI 2030 akan dicapai melalui lima inisiatif 4I-RD, yakni infrastruktur yang tersebut berorientasi pada penyiapan infrastruktur sektor ekonomi dan juga keuangan digital yang digunakan berdaya tahan kemudian terintegrasi.
Penyiapan infrastruktur yang dimaksud direalisasikan melalui penguatan stabilitas, skalabilitas, kemudian sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel, pengembangan BI Payment Clear untuk menguatkan manajemen risiko lalu pemenuhan integritas transaksi, pengembangan BI-RTGS Generasi III, juga pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem data capturing serta BI-Payment Info.
Kemudian, sektor yang digunakan mengarah pada konsolidasi susunan melalui penataan akses lalu entry policy sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, kemudian reformasi regulasi. Konsolidasi rangka diperlukan guna meningkatkan kekuatan kapasitas bidang di pengendalian risiko sekaligus meningkatkan kekuatan daya saing.
Selanjutnya, perubahan yang digunakan berorientasi pada upaya menjamin keseimbangan antara perubahan dengan pelindungan konsumen, integritas dan juga stabilitas dan juga persaingan perniagaan yang dimaksud baik secara kolaboratif.
Tujuan yang disebutkan akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yakni menggerakkan perubahan layanan pembayaran salah satunya pembangunan Bank Indonesi Digital Innovation Center (BI-DIC), meningkatkan kekuatan literasi dan juga penerimaan digital masyarakat, dan juga meningkatkan kekuatan aspek pelindungan konsumen.
Inisiatif internasional diarahkan pada perluasan konektivitas pembayaran antarnegara dengan merawat kepentingan nasional melalui perluasan cakupan kerjasama QRIS antar negara dan juga interkoneksi sistem pembayaran ritel maupun wholesale.
Rupiah Digital berorientasi pada penguatan kapabilitas melalui eksperimentasi sekuritas digital untuk bervariasi use cases lingkungan ekonomi keuangan.
Kelima inisiatif yang dimaksud juga akan diimplementasikan secara sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan. Pendukung penuh dari parlemen, kementerian serta lembaga, industri, lalu penduduk luas menjadi factor penentu kesuksesan implementasi dari blueprint atau cetak biru itu.
Secara keseluruhan, BSPI 2030 akan mengakibatkan masa depan yang dimaksud lebih lanjut baik serta merata bagi generasi Indonesia dalam masa mendatang. Sistem pembayaran yang lancar juga sistem moneter lalu stabilitas sistem keuangan yang digunakan berfungsi dengan baik akan berubah menjadi basis bagi perkembangan ekonomi yang digunakan berkelanjutan.
Lebih dari itu, BSPI 2030 akan merajut upaya besar reformasi struktural perekonomian Tanah Air ke arah metamorfosis digital yang mengintegrasikan peran dan juga seluruh pelaku ekonomi, besar serta kecil, di pusat kemudian pada daerah, pada sebuah biosfer ekonomi kemudian keuangan digital yang dimaksud inklusif.
Dengan demikian, perubahan digital di dalam bidang ekonomi dan juga keuangan digital nasional bisa saja melaju lebih banyak kencang ke depan melampaui kemajuan pada lima tahun terakhir, agar berkontribusi besar bagi capaian kemajuan dunia usaha Nusantara di dalam masa depan.
Artikel ini disadur dari Mengakselerasi transformasi digital guna meningkatkan ekonomi RI
