Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, sebagian besar penggerak tutup atau pencabutan izin usaha (CIU) BPR yang berjalan belakangan ini adalah sebab adanya permasalahan tata kelola yang mana tidaklah optimal atau fraud.
“Sebagai catatan saja, sebagian besar pemicu CIU pada BPR dan BPRS utamanya adalah penerapan tata kelola tidak ada optimal sehingga berujung pada fraud. Dalam menyikapi itu OJK melakukan tindaklanjut di antaranya aktivitas hukum pada pihak-pihak yang terlibat. Hal ini kalo disertai fraud aksi pidana yang disertai penegakan hukum,” ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan OJK, di press conference RDK OJK, Selasa (7/1/2025).
Menjelang akhir tahun 2024, total bank perekonomian rakyat (BPR) bangkrut telah terjadi tembus 20. Jumlah BPR jatuh ketika ini melampaui rata-rata total bank jatuh setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni banyaknya 6 hingga 7 BPR jatuh.
Pada bulan Juli lalu, OJK memang sempat mengatakan pada bulan Agustus, bahwa total BPR yang digunakan ditutup hampir mencapai 20, sepanjang tahun ini. Dian mengatakan bahwa banyaknya penutupan BPR itu menunjukkan tidaklah adanya goncangan identik sekali.
Modus Fraud Pengurus BPR
Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga “celah” para pelaku fraud di dalam BPR. Yang pertama adalah pengawasan berjenjang yang tak berjalan ke BPR terkait, serta dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Ary mengungkapkan tidak ada cuma pemegang saham semata yang mana melakukan fraud, tapi juga para direksi hingga pegawai.
“Jadi ada kewenangan yang digunakan beliau [pegawai itu] miliki lalu tidak ada ada pengawasan,” kata Ary pada LPS Morning Talks di Kantor LPS, Selasa (17/12/2024).
Dalam hal ini, ia mengumumkan teknologi informasi (IT) berubah menjadi penting untuk mengatur tata kelola yang digunakan baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan kredit bodong dapat ditolak secara otomatis.
“Jadi mungkin saja pemanfaatan teknologi IT dalam BPR itu juga bermetamorfosis menjadi penting untuk paling tiada agar tata kelolanya baik,” pungkas Ary.
Kerap kali, fraud dijalankan antara calon debitur bekerjasama dengan direksi yang digunakan mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan simpel menerima kredit tanpa melalui assessment atau penilaian. Kemudian berlangsung kickback kredit atau pembayaran ilegal untuk pejabat bank tersebut.
“Dan yang digunakan lebih tinggi parah lagi kredit fiktif. Benar-benar projeknya tiada ada serta di-create dan juga itu biasanya dikerjakan berjemaah. Mulai dari direksi pegawai maupun bagian komite investasi,” terang Ary.
Next Article Daftar Lengkap 15 Bank Bangkrut Sepanjang Tahun Ini
Artikel ini disadur dari Mayoritas BPR Tutup Akibat Fraud, Ini Modus-Modusnya
