Reporter: | Editor:
KONTAN.CO.ID – Jakarta. Hidup sendiri tanpa pasangan menjadikan Sutopo, salah satu warga Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Wilayah Klaten, Jawa Tengah (Jateng) hampir tak peduli dengan situasi kesehatannya. Padahal, laki-laki usia 50 tahun ini telah terjadi menderita sakit penyakit kencing manis sejak bertahun-tahun lalu.
Ditambah lagi, warga desa yang berbatasan dengan Kota Boyolali, Jateng ini tak terdaftar sebagai kontestan BPJS Kesehatan. Statusnya kelompok warga usia produktif juga bekerja sebagai buruh lepas menjadikan Sutopo tak terdaftar sebagai partisipan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Tak heran, status kesegaran Sutopo malah semakin memburuk. Untung saja, mulai tahun 2021 Sutopo resmi berubah menjadi partisipan BPJS Kesehatan. Hal itu pasca eksekutif Desa Wunut menjalankan acara pembayaran BPJS Kesejahteraan bagi semua warga desa yang dimaksud belum terdaftar JKN.
Dengan pendapatan asli desa (PADes) yang menembus Rupiah 2 miliar tahun 2021, Iwan Sulistya Setiawan, Kepala Desa Wunut menjalankan acara JKN untuk warga yang mana belum berubah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Maklum, ketika itu tak semua warga desa menjadi partisipan JKN.
Bahkan, meskipun pemerintah memberikan Kartu Indonesia Seimbang (KIS) untuk warga tak mampu, tiada semua warga mendapatkannya. “Banyak warga kami yang digunakan bekerja sebagai pedagang, tukang, buruh, sehingga mereka tiada mendapatkan BPJS Bidang Kesehatan dari PBI ataupun dari perusahaan. Sedangkan jikalau mau bayar BPJS Bidang Kesehatan sendiri, rasanya masih berat,” terang Iwan.
Iwan dengan aparat pemdes pun menghadirkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga pengurus RT kemudian RW bermusyawarah. Awalnya, Pemdes Wunut ingin memulai mendaftarkan warga sebagai kontestan JKN pada tahun 2020.
Namun rencana ini tertunda oleh sebab itu pandemi penyebaran virus Corona menghantam usaha sektor pariwisata desa yang digunakan selama bermetamorfosis menjadi sumber utama PADes. “Kami baru memulai pendaftaran JKN untuk warga tahun 2021,” jelas Iwan.
Setiap warga didaftarkan sebagai partisipan BPJS Kesejahteraan kelas III. Jika ingin naik kelas kepesertaan, pemdes memberikan subsidi sebesar Mata Uang Rupiah 35.000 yang tersebut sanggup diambil ke kantor desa pasca menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Setiap bulan, Pemdes Wunut mengeluarkan dana sekitar Simbol Rupiah 20 jutaan untuk membayar iuran BPJS Bidang Kesehatan yang dimaksud “Niatnya untuk hadir di masyarakat, agar warga yang mana susah tak semakin kesulitan ketika sakit, pada waktu ingin berobat,” ujar pemimpin desa yang tersebut berlokasi sekitar 18 KM dari alun-alun Klaten ini.
Tak hanya sekali membayarkan iuran BPJS kesehatan, Pemdes Wunut juga menyediakan mobil penumpang serta ambulance untuk antar jemput pasien yang dimaksud ingin berobat ke rumah sakit. Desa yang memiliki badan perniagaan bidang wisata ini mememiliki satu mobil operasional lalu dua ambulance gratis untuk semua warga.
Sutopo adalah salah satu warga yang dimaksud merasakan besarnya kegunaan layanan ini. Sebagai penderita diabetes, Ia harus menjalani kontrol rutin ke rumah sakit PKU Delanggu, Klaten yang digunakan berjarak sekitar 9 km dari rumah.
Sutopo juga tak kesulitan pada waktu dirujuk ke RS Kasih Ibu Surakarta untuk operasi amputasi salah satu kakinya. Jarak Desa Wunut ke RS yang berlokasi di dalam Jl Slamet Riyadi Surakarta itu sekitar 21 KM.
“Baik Sutopo maupun warga lain tak perlu resah jikalau sakit. Semua warga sudah ada terdaftar BPJS Kesehatan, mobil operasional juga siap antar jemput tanpa biaya apapun,” kata Iwan dengan bangga.
Iwan memverifikasi inisiatif JKN untuk warga akan terus terlaksana pada periode mendatang. Seluruh perangkat desa sudah ada mempunyai satu komitmen untuk menjalankan acara yang disebutkan tanpa pilih kasih. “Selama PADes cukup, hasilnya akan dikembalikan untuk warga,” janji Iwan.
Kebersamaan kunci kemajuan
Dukungan inisiatif JKN juga direalisasikan oleh Tarwin, pemilik toko pupuk UD Mutiara ke Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jateng. Meski usaha bidang pertanian ini belum berbadan hukum, entrepreneur muda usia 36 tahun ini memberikan tunjangan iuran BPJS Aspek Kesehatan untuk pekerja seperti yang berlaku di dalam perusahaan.
Tunjangan iuran BPJS yang disebutkan hanya sekali untuk kelas III. Tunjangan itu berlaku setara untuk empat pekerja toko pupuk yang tersebut saat ini menginjak tahun kelima tersebut.
Tunjangan dibayarkan secara tunai bersamaan dengan pembayaran upah pada awal bulan. Untuk meyakinkan pemanfaatan tunjangan tersebut, Tarwin terus-menerus cek status kepesertaan BPJS Aspek Kesehatan dari para pekerjanya. “Ini bidang usaha kecil, tapi saya merancang bukanlah semata untuk keuntungan sendiri. Saya juga pekerja ingin bersama-sama sejahtera, bersama-sama maju kemudian tidak ada takut berobat pada waktu sakit,” ujar bapak tiga anak perempuan ini.
Menurut Tarwin, tunjangan iuran BPJS Kesejahteraan sangat membantu para pekerjanya saat sakit. Pekerja tidak ada lagi mengeluarkan uang untuk berobat ke rumah sakit.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto ini juga mengizinkan mobil operasional toko untuk mengantarkan pekerja atau keluarga yang dimaksud sakit ke rumah sakit. Asal tahu saja, jarak ke RSUD Banyumas dari Tambak Sari Kidul sekitar 17 KM.
Kepeduliaan lalu kebersamaan pada Desa Wunut juga UD Mutiara adalah bunti nyata yang digunakan wajib ditiru untuk mengupayakan keberlanjutan kegiatan JKN kemudian Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Nusantara tanpa terkecuali.
Kepesertaan JKN meningkat pesat di satu dekade BPJS Kesehatan. Tahun 2014, kontestan BPJS Bidang Kesehatan cuma sejumlah 133,4 jt jiwa. Kemudian jumlah agregat itu meningkat pesat berubah menjadi 267,3 jt jiwa pada akhir tahun 2023.
Dan, per 12 Juli 2024, banyaknya 273,5 jt penduduk Indonesi telah terjadi terdaftar berubah menjadi partisipan JKN. Dengan jumlah agregat itu, kegiatan JKN sudah melindungi 97,13% penduduk Indonesia. “Dahulu, tidak ada semua warga memiliki kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai. Sekarang semua lapisan rakyat yang tersebut sudah ada berubah menjadi kontestan JKN berpartisipasi sanggup berobat tanpa terkendala biaya mahal,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti ketika acara sarasehan memperingati HUT ke-56 BPJS Kesehatan, Mulai Pekan (15/07), diambil dari website resmi.
Dengan terdaftarnya lebih tinggi dari 97% komunitas Tanah Air ke Rencana JKN, BPJS Aspek Kesehatan optimistis sanggup mencapai target UHC tahun ini yakni 98% penduduk Negara Indonesia terdaftar Proyek JKN. Merujuk data di dalam website DJSN, tersisa dua provinsi dengan cakupan kontestan JKN dalam level 65%-96% yang dimaksud bisa saja berubah menjadi batu sandungan mencapai UHC. Keduanya adalah Provinsi Sumatera Uatara kemudian Jambi.
Tentunya, peran yang digunakan diwujudkan Pemdes Wunut lalu entrepreneur kecil pemilik UD Mutiara patut diapresiasi kemudian ditiru ke wilayah lain. Mereka tak belaka membantu pemberian pengamanan JKN terhadap warga yang digunakan membutuhkan. Namun keduanya berperan penting pengamanan JKN yang disebutkan terus berlanjut.
Salah satu permasalahan yang mana penting segera diselesaikan adalah tingginya partisipan BPJS Aspek Kesehatan tak aktif. Tiap Juni 2024, ada 56.157.458 jiwa partisipan tak aktif. otoritas telah dilakukan menyediakan dana untuk PBI JKN. Kalangan pelaku bisnis nasional pun wajib memberikan tunjangan kebugaran para karyawan melalui BPJS Kesehatan.
Kini butuh semua pihak untuk meniru langkah Pemdes Wunut kemudian UD Mutiara agar semua warga berubah jadi partisipan BPJS Aspek Kesehatan yang aktif.
Baca Juga:
.
Selanjutnya:
Menarik Dibaca:
Cek Berita dan juga Artikel yang mana lain di dalam
Artikel ini disadur dari Kepedulian & Kebersamaan Kunci Perlindungan JKN untuk Semua Secara Berkelanjutan