Ibukota – Bung Karno di pidatonya yang digunakan sangat monumental lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, memberikan metafora bagus, di mana menyatakan, bahwa kemerdekaan (Indonesia) adalah jembatan emas menuju warga yang dimaksud sejahtera.
Menjadi tantangan bagi pemerintahan presiden lalu wapres (terpilih) Prabowo Subianto – Gibran, untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk hakiki, sebagaimana instruksi Bapak Bangsa tersebut.
Setidaknya ada tiga elemen pokok bagi indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pangan (sembako), papan (rumah tinggal yang dimaksud layak), juga sandang (pakaian).
Namun, bila boleh diperas, yang mendesak adalah factor pangan dan juga papan, sementara kesulitan sandang masih bisa saja ditolerir untuk ditunda, setidaknya untuk sementara waktu.
Bahkan sebenarnya masih ada satu unsur lagi, yaitu kemudahan akses lembaga pendidikan bagi anak-anak warga tak mampu, mengingat lembaga pendidikan adalah faktor penentu masa depan, agar anak-anak itu mampu meninggalkan dari lingkaran kemiskinan.
Namun sekali lagi harus diingat, agar anak-anak dari keluarga tidaklah mampu sanggup sekolah dengan baik, perlu juga asupan pangan yang mana baik, juga tinggal pada rumah yang layak.
Sungguh berubah jadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, untuk mewujudkan rakyat sejahtera sepenuhnya atau paripurna.
Kemiskinan ekstrem
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), porsi kegiatan ekonomi nasional lebih besar dari separuhnya (57,04 persen) masih disumbangkan Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera memberikan partisipasi terbesar kedua, yakni 22,08 persen.
Semester pertama tahun ini, pertumbuhan perekonomian pada Jawa 4,92 persen, sementara ke Sumatera 4,48 persen untuk periode yang mana sama.
Lebih dari tiga perempat kegiatan ekonomi Negara Indonesia disumbang oleh pertumbuhan sektor ekonomi kedua pulau tersebut.
Pertumbuhan kegiatan ekonomi besar pada kenyataannya belum tentu memberikan dampak positif pada tingkat kemiskinan. Keragaman bilangan bulat pertumbuhan ekonomi secara spasial antarprovinsi maupun antarpulau memberikan pandangan adanya disparitas perekonomian nasional.
Secara kumulatif pertumbuhan sektor ekonomi semester I tahun ini mencapai 5,08 persen. Capaian melampaui pertumbuhan sebelum pandemi Virus Corona pada periode yang tersebut sama. Pertumbuhan semester I tahun 2019 tercatat 5,06 persen.
Bersamaan dengan itu, bilangan kemiskinan nasional konsisten mengalami penurunan, setidaknya sejak Maret 2021 hingga Maret 2024. Angka kemiskinan Maret 2024 yang dimaksud mencapai 9,03 persen, juga lebih tinggi rendah dibandingkan status sebelum pandemi, yang mencapai 9,41 persen (per Maret 2019).
Belum tercapainya target penghapusan kemiskinan pada pemerintahan Joko Widodo, tentu akan bermetamorfosis menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang.
Dalam kegiatan kerjanya, presiden terpilih Prabowo Subianto telah lama menetapkan target, tingkat kemiskinan turun bermetamorfosis menjadi 6 persen pada 2029, juga kemiskinan ekstrem hilang pada tahun 2026.
Jika pemerintahan sekarang berusaha mencapai nomor kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran menunda sekitar dua tahun ke depan.
Untuk menurunkan kemiskinan sebesar 3 poin persen selama lima tahun, dari 9 persen (tahun 2024) berubah menjadi 6 persen pada tahun 2029, pemerintahan mendatang penting melakukan terobosan.
Untuk mencapai target yang disebutkan sangat dibutuhkan kerja-kerja ekstra, setidaknya mempertahankan anggaran yang superbesar.
Anggaran “jumbo” ini untuk melanjutkan inisiatif yang tersebut sudah ada terlanjur populer di rakyat rentan, seperti bantuan segera tunai (BLT), bansos dan juga Inisiatif Keluarga Harapan (PKH). Inisiatif ini terbukti berdampak signifikan pada penurunan nomor kemiskinan.
Ada dua acara strategis lain, yang dapat ditawarkan untuk pemerintahan mendatang pada menurunkan kemiskinan.
Pertama adalah meluncurkan kegiatan peningkatan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat. Dan kedua adalah acara pengurangan jumlah keseluruhan kantong kemiskinan.
Dua acara strategis ini merupakan upaya penghapusan kemiskinan yang tersebut fundamental yang mana dapat direalisasikan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bila kedua kegiatan ini berhasil dijalankan pemerintahan mendatang, warga miskin akan miliki kekuatan mandiri untuk pergi dari dari kemiskinan.
Berbeda dengan kegiatan yang digunakan telah berjalan, yakni penurunan tingkat kemiskinan akibat adanya bantuan pemerintah, sehingga besar kemungkinan kembali miskin bila tidaklah ada bantuan.
Dua acara strategis dimaksud selaras dengan acara makan bergizi gratis, saat pemerintahan mendatang memberdayakan para petani serta produsen makanan lokal.
Dengan begitu acara makan bergizi gratis bisa saja menyokong perkembangan ekonomi secara inklusif, alih-alih cuma mengandalkan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan besar.
Pemerintahan mendatang mampu memberi insentif yang mana bersifat produktif bagi masyarakat.
Misalnya, memberi insentif merupakan modal kerja bagi entrepreneur mikro dan juga kecil pada bentuk pinjaman tanpa bunga (soft loan), agar roda ekonomi melakukan aksi dan juga mengakibatkan efek domino bagi perekonomian nasional.
Dihubungkan dengan status makro, pemerintahan Prabowo telah memasang target ambisius untuk meninggikan pertumbuhan sektor ekonomi berubah menjadi 8 persen pada tahun kedua lalu ketiga kepemimpinannya, oleh lantaran itu perlu dipikirkan kembali masalah rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di dalam berada dalam keadaan permintaan yang mana lesu serta rendahnya daya beli masyarakat.
Seharusnya ada kajian yang tersebut tambahan komprehensif, mengingat tren daya beli penduduk sedang mengalami penurunan.
Ketahanan pangan
Kelangkaan cadangan beras ketika ini dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.
Alternatif sumber karbohidrat antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan juga pisang. Semua tumbuhan ini relatif simpel bertambah juga dibudidayakan ke negeri ini.
Kesulitan terbesarnya adalah tentang kultur, warga ke tanah air sudah ada terlenakan oleh beras, dengan mengonsumsi nasi tiga kali sehari.
Padahal diversifikasi sumber karbohidrat, juga penting bagi tubuh manusia. Mengandalkan asupan karbohidrat pada satu sumber saja, pada jangka panjang dapat berisiko menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya diabetes.
Selama beras masih memegang hegemoni mutlak pada asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas yang dimaksud akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sudah ada kewalahan mengimbangi keperluan yang tersebut terus meningkat.
Melihat prediksi terkait ancaman terhadap ketahanan pangan serta kecukupan gizi, kiranya sekarang pada waktu yang digunakan tepat untuk memanfaatkan secara optimal sumber pangan yang digunakan tersedia ke pada negeri.
Salah satu keanekaragaman hayati dimaksud adalah sagu, yang sejak berabad-abad berubah menjadi sumber makanan penduduk lokal yang digunakan mengupayakan kecukupan nutrisi.
Perkembangan mutakhir kiranya sanggup dijadikan kesempatan untuk menengok kembali sumber pangan lokal.
Perlu ada edukasi dan juga diseminasi informasi bagi warga, untuk lebih banyak giat mengonsumsi makanan sehat yang sudah disediakan keanekaragaman hayati Indonesia, seperti sayuran berdaun hijau, sagu, aneka umbi, polong-polongan, dan juga daging segar hasil perburuan.
Khusus bagi generasi baru, kecukupan gizi wajib dipacu pada konteks menguatkan kualitas pendidikan, agar mampu bersaing dengan pelajar atau pemuda negara lain.
Untuk itulah perlu kecukupan gizi serta makanan berimbang. Niat menghapus tengkes, mengejar kesempatan bonus demografi, kemudian berubah menjadi negara maju pada 2045, harus dimulai dengan pemenuhan pangan bergizi.
Beras tidaklah wajib dipaksakan berubah menjadi satu-satunya komoditas pemenuhan keinginan karbohidrat nasional, akibat akan sulit terpenuhi, sebagaimana yang mana kita saksikan hari-hari ini.
Dengan keanekaragaman hayati dalam Tanah Air, tersedia sejumlah sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, lalu mineral. Pembenahan materi pangan nonpadi sudah ada harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan juga hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.
Selanjutnya perihal kegiatan pengadaan rumah layak huni bagi golongan penduduk rentan, sejatinya cita-cita pemenuhan papan layak huni telah terjadi disuarakan sejak pemerintahan Orde Baru.
Puluhan tahun berlalu, inisiatif sektor perumahan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Rencana mengatasi kekurangan rumah yang dimaksud digulirkan pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar papan. Problem mendasar kekurangan rumah sejak dulu hingga pada saat ini mencakup dua hal, yakni pembiayaan lalu pasokan.
Warga golongan rentan semakin sulit mendapatkan rumah dengan nilai terjangkau. Ketersediaan papan yang dimaksud nyenyak lalu baik disadari akan menunjang rakyat berkualitas, utamanya bagi anak-anak yang mana masih sekolah, agar semakin sederhana pada serangkaian belajar pada rumah.
Inisiatif penyediaan 3 jt rumah per tahun, yang digunakan dijanjikan pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan disertai dengan langkah terobosan, agar kelak benar-benar terwujud.
Salah satunya melalui pembentukan atau dihidupkannya kembali Kementerian Perumahan Rakyat pada kabinet mendatang.
Komitmen penyediaan 3 jt rumah dimaksud, terdiri berhadapan dengan 1 jt rumah dalam perdesaan, 1 jt rumah dalam perkotaan, serta 1 jt rumah pada pesisir.
Keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat diharapkan mampu mengoordinasi kementerian/lembaga terkait, untuk berazam menyediakan rumah rakyat lewat suplai dan juga pembiayaan.
Proyek penyediaan 3 jt unit rumah per tahun membutuhkan dukungan sinergi sumber pendanaan, guna menopang skema pembiayaan kepemilikan rumah kemudian pasokan rumah tinggal, satu di antaranya pengadaan rumah susun sewa yang digunakan terjangkau.
Cara lain yang tersebut sanggup ditempuh pemerintahan mendatang, adalah pengadaan rumah sewa untuk tempat berteduh rakyat bukan mampu.
*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.
Artikel ini disadur dari Kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat paripurna
