Ibukota Indonesia – Kementerian Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang digunakan ke-16 kali menghadapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023 yang digunakan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di dalam Jakarta, hari terakhir pekan mengemukakan penilaian yang diberikan oleh BPK yang dimaksud sudah ada objektif, sehingga opini WTP selama 16 tahun tersemat di dalam BKPM menjadi bukti tata kelola anggaran yang mana sesuai aturan.
"Kita kerja benar, tanpa tata kelola yang baik akan sulit. Oleh lantaran itu, tata kelola yang tersebut benar membutuhkan asistensi dari BPK. Kami akan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan lalu akan terus membina komunikasi dengan baik. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang,” kata Bahlil.
Dirinya mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tata kelola keuangan yang mana diberikan oleh BPK, supaya lembaga penyetoran modal yang dipimpinnya yang dimaksud dapat semakin baik juga berjalan sesuai aturan, juga kaidah yang dimaksud berlaku.
Lebih lanjut, Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyatakan tujuan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM yakni guna memberikan opini melawan kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kemudian penyajian pada laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga efektivitas sistem pengendalian internal.
Menurut dia, penilaian yang mana dijalankan BPK meliputi lima komponen, yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, juga catatan menghadapi laporan keuangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023, kami memberikan opini WTP 16 kali berturut-turut untuk Kementerian Investasi/BKPM. Selanjutnya, BPK akan memantau langkah lanjut hasil rekomendasi dan juga kami harap Kementerian Investasi/BKPM memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya,” kata dia.
Artikel ini disadur dari Kementerian Investasi raih opini WTP 16 kali beruntun
