DKI Jakarta – Kementerian Agraria kemudian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pinjaman dari Bank Bumi (World Bank) senilai 353 jt dolar AS, setara Rp5,72 triliun dengan kurs rupiah 16.210 per 8 Januari 2025, untuk mengupayakan acara agraria serta tata ruang pada Indonesia.
Menteri Agraria juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Jakarta, Rabu mengutarakan bahwa secara keseluruhan Bank Bumi memberi pinjaman sebesar 658 jt dolar Amerika Serikat atau setara Rp10,66 triliun.
Pinjaman yang disebutkan akan berlaku selama lima tahun untuk tiga kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Berita Geospasial (BIG), kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau ATR/BPN dari itu dapat 353 jt dolar AS," kata Nusron ditemui seusai hadir di rapat terbatas bersatu Menteri Koordinator Sektor Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Nusron menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan didapatkan yang disebutkan akan difokuskan untuk menggalang beberapa jumlah inisiatif prioritas dari Kementerian ATR/BPN. Salah satu inisiatif yang dimaksud menjadi perhatian utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang digunakan merupakan langkah penting untuk pengelolaan ruang juga konstruksi yang digunakan lebih lanjut terarah.
Selain itu, untuk penyusunan peta kadaster yang mana bertujuan untuk mendokumentasikan secara rinci status juga kepemilikan tanah.
Pemetaan kemudian pendaftaran tanah ulayat juga berubah menjadi bagian dari inisiatif yang direncanakan, untuk melakukan konfirmasi hak melawan tanah adat serta ulayat tercatat dengan jelas juga sah.
Pemetaan tanah yang dimaksud belum miliki peta juga akan berubah jadi fokus utama, khususnya untuk tapal batas yang tersebut berbatasan dengan hutan. Hal ini direalisasikan untuk menjauhi terjadinya tumpang tindih atau konflik batas antara lahan hutan dengan tanah lainnya, sehingga pengelolaan lahan dapat diwujudkan dengan tambahan baik.
Tidak hanya saja itu, pemetaan juga akan melibatkan kawasan transmigrasi agar bukan terjadi tabrakan dengan lahan yang mana sudah ada ditetapkan untuk acara transmigrasi. Hal itu untuk menjamin bahwa setiap acara penyelenggaraan dan juga pengelolaan tanah dapat berjalan dengan terkoordinasi dan juga tak mengakibatkan permasalahan di dalam masa depan.
"Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang mana belum ada petanya. Terutama tapal batas dengan hutan supaya nggak rutin tabrakan. Tadi, masuk lagi tapal batas dengan transmigrasi supaya tak bertabrakan dengan lahan transmigrasi," jelas dia.
Terakhir, anggaran yang dimaksud juga akan dialokasikan untuk pengembangan juga pembentukan sistem informasi pertanahan yang dimaksud tambahan modern.
Sistem itu diharapkan dapat mempercepat rute administrasi pertanahan dan juga membantu transparansi juga akurasi data pertanahan dalam seluruh Indonesia.
Dengan bermacam kegiatan ini, diharapkan permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara lebih tinggi efektif juga efisien.
"Pemetaan juga pendaftaran tanah adat, ulayat supaya tak berlangsung masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan. Itu aja, kayak gitu-gitulah," tambah Nusron.
Artikel ini disadur dari Kementerian ATR dapat pinjaman Rp5,72 triliun dari Bank Dunia
