Ibukota Indonesia – Deputi Lingkup Kesepahaman Infrastruktur juga Transportasi Kementerian Koordinator Lingkup Maritim serta Penanaman Modal (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyatakan apabila Tanah Air tak melakukan transisi energi, keadaan sektor ekonomi di negeri akan terganggu.
“Buat Nusantara sendiri, tentunya climate issues dan juga energi transisi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat critical, bisa jadi berdampak dari sisi ekonomi. Kalau kita tidak ada berenergi transisi, status ekonomi kita tentunya akan bisa jadi terganggu,” kata beliau di IDX Channel ESG 2024 Conference, dikutipkan dalam Jakarta, Kamis.
Saat ini, negara-negara progresif seperti Eropa disebut sudah pernah memproduksi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Artinya, apabila daya saing produk-produk Indonesia tiada didorong transisi energi, maka barang-barang yang berasal dari tanah air akan bermetamorfosis menjadi lebih tinggi mahal atau tak kompetitif.
Menurut dia, transisi energi memberikan sejumlah peluang serta kegunaan terhadap sektor perekonomian. Misalnya, salah satu dari aspek konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dimaksud menekankan urgensi perusahaan mempraktikkan berubah-ubah inisiatif berkelanjutan (sustainable).
“ESG kadang-kadang kita anggap ini sebagai suatu biaya, tapi sebenarnya ke depan bisa saja berubah jadi satu pembangunan ekonomi lalu kemungkinan besar (jika perusahaan) bukan melakukan ESG, bahkan (biaya yang mana dikeluarkan) akan berubah jadi lebih lanjut mahal lantaran dampak-dampak ekonominya akan berubah menjadi lebih tinggi mahal lagi apabila kita tidaklah patuh. Jadi, tambahan bagus kita patuhi sekarang, mungkin saja lebih banyak efisien, kemungkinan besar tambahan berguna buat kita,” ujar Rachmat.
Dia menegaskan bahwa negara seperti Nusantara harus mandiri pada resiliensi energi, dikarenakan sangat berbahaya apabila tergantung terhadap energi yang diimpor dari luar negeri. Kendati saat ini Tanah Air masih mengekspor energi fosil, batu bara, dan juga komoditas energi yang dimaksud tak terbarukan lainnya, tetapi harus dipersiapkan transisi energi agar sesuai dengan perkembangan zaman.
“Saat ini juga kita import 60 persen BBM (bahan bakar minyak) kita untuk kita pakai buat transportasi. Jadi ini juga berubah menjadi risiko apabila kita tidaklah punya kekuatan di negerinya. Belum lagi nanti ke depan kendati kita menggunakan renewable energy (energi baru terbarukan), kita harus pastikan kita punya supply chain (rantai pasok) dalam Indonesia. Kalau tidak, nanti jangan sampai kita mau pakai solar panel tapi sedikit-sedikit harus impor,” kata beliau pula.
Artikel ini disadur dari Kemenko Marves: Jika RI tak lakukan transisi energi, ekonomi terganggu
