DKI Jakarta – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, anggaran Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) pada 2024 yang mana naik sekitar Rp1,9 triliun berubah jadi Rp42,5 triliun diperlukan untuk memenuhi kualitas konstruksi infrastruktur IKN.
Sebelumnya berdasarkan laporan APBN KiTa Edisi Juli 2024, otoritas menetapkan anggaran perkembangan IKN sebesar Rp40,6 triliun.
“Jadi ini teristimewa dikarenakan untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan salah satunya juga jalan tol. Jadi dalam di pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang digunakan memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa pada waktu konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa.
Isa merinci, ada beberapa proyek infrastruktur yang tersebut dikebut untuk rampung tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah hingga infrastruktur puskesmas di IKN.
Bangunan-bangunan tersebut, menurut dia, diperlukan segera selesai guna menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
“Itu juga direalisasikan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan juga prasarananya sehingga nanti mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini,” jelasnya.
Berdasarkan data APBN KiTa, tahun ini pagu anggaran IKN terus mengalami kenaikan. Pada Februari, pemerintah menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp39,3 triliun, kemudian Maret naik berubah menjadi Rp39,6 triliun, pada April berubah menjadi Rp39,8 triliun, dan juga Mei Rp40,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan IKN sudah mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024. Realisasi yang disebutkan mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang mana ditetapkan eksekutif sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
“Jadi yang dimaksud baru cair memang benar kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang dimaksud pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidaklah berarti belanjanya nanti semata-mata Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan lalu ini biasanya akselerasi untuk pencairan berjalan di Q3 maupun ke kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani.
Ia memaparkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum kemudian Perumahan Rakyat (PUPR) telah miliki sekitar 108 kontrak pengerjaan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua pembayarannya terserap.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) mengemukakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah ada mengundurkan diri dari oleh sebab itu mereka itu have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” katanya.
Dalam konferensi pers, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa total alokasi anggaran IKN Tahun 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023.
Realisasi untuk klaster infrastruktur tercatat sebesar Rp9 triliun dari pagu Rp39,3 triliun, sementara untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang mana sebesar Rp3,3 triliun.
Artikel ini disadur dari Kemenkeu: Anggaran IKN Rp42,5 triliun untuk kualitas infrastruktur
