Surabaya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur mencatatkan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) di wilayah itu mengalami surplus Rp68,11 triliun per Juli 2024 dari target surplus tahun ini sebesar Rp146,49 triliun.
“Surplus APBN di Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp68,11 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel pada Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Surplus yang disebutkan didorong oleh realisasi Pendapatan Negara yang mana pada APBN untuk wilayah Jawa Timur mencapai Rp143,73 triliun atau 51,72 persen dari target tahun ini sebesar Rp277,79 triliun juga Belanja Negara Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu.
Untuk Pendapatan Negara sebesar Rp143,73 triliun berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp139,39 triliun atau 51,15 persen dari target, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp4,33 triliun yang tersebut merupakan 80,31 persen dari target Rp5,39 triliun.
Penerimaan Perpajakan sendiri disumbang oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun atau 56,3 persen dari target, dan juga penerimaan Kepabenan dan juga Cukai sebesar Rp71,54 triliun atau 47,07 persen dari target.
Penerimaan Pajak sebesar Rp67,86 triliun yang disebutkan didominasi oleh PPN serta PPnBM yang digunakan menyumbang penerimaan sebesar 57,48 persen juga PPH Non Migas sebesar 41,81 persen.
Sementara untuk realisasi Belanja Negara yang mana hingga Juli 2024 sudah terserap Rp75,61 triliun atau 56,6 persen dari pagu Jawa Timur terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp27,95 triliun yang dimaksud naik 16,65 persen secara tahunan.
Belanja ini turut didukung oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp47,66 triliun yang bertambah mencapai 4,87 persen akibat ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, lalu Insentif Fiskal.
Realisasi DAU naik 17,42 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant sedangkan realisasi DBH naik 6,09 persen (yoy) berubah jadi Rp5,5 triliun dikarenakan naiknya pagu DBH Migas ke Daerah Bojonegoro.
Untuk realisasi Insentif Fiskal naik 62,16 persen menjadi Rp358,9 miliar akibat sudah ada terdapat tempat yang dimaksud melakukan penyaluran tahap II sedangkan realisasi Dana Desa naik 19,39 persen (yoy) berubah jadi Rp6,4 triliun.
“Dana Desa naik realisasinya dikarenakan desa tambahan cepat menyampaikan persyaratan salur bahkan beberapa ke antaranya sudah pernah tersalur 100 persen,” kata Didyk.
Artikel ini disadur dari Kanwil DJPb Kemenkeu Jatim sebut APBN surplus Rp68,11 triliun per Juli
