Jabar minta OPD detailkan efisiensi anggaran tanpa ganggu efektivitas

Jabar minta OPD detailkan efisiensi anggaran tanpa ganggu efektivitas

Bandung – Penjabat Kepala daerah Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memohonkan setiap-tiap Organisasi Peralatan Daerah (OPD) di dalam Jabar untuk mendetailkan rencana efisiensi anggaran yang mana ditargetkan sampai Rp4 triliun, agar jangan sampai menggangu efektivitas kinerja mereka.

Pasalnya, kata Bey di Gedung Sate Bandung, Jumat, ia tak menginginkan agar semua anggaran yang dimaksud diefisiensi pada setiap-tiap OPD dipukul rata, dikarenakan akan berkemungkinan menyebabkan efektivitas kinerja dari merek sendiri.

"Saya bukan mau dipukul rata, jadi misalnya tiap SPPD sekian jangan, tapi harus berdasarkan betul-betul didetailkan lagi ada inisiatif apa, tapi sanggup bukan ditunda segala macam. Jangan sampai nanti misalnya BPBD dipotong, anggaran perjalanan 80 persen. Kemudian ada bencana enggak sanggup bergerak. Jadi jangan seperti itu, tapi dipikirkan lagi detail-detailnya seperti apa," kata Bey.

Efisiensi, kata Bey, akan diwujudkan pada semua OPD, satu di antaranya Sekretariat DPRD Jabar. Ketika ditanya terkait perjalanan dinas DPRD Jabar, ia mengemukakan bahwa hal itu pasti dikomunikasikan dengan memperhatikan urgensinya.

"Karena kan (dilihat) pada mana urgensinya. Memang harus meninggalkan kota, harus studi banding, (tapi) apakah bisa jadi dikurangi, pasti nanti akan ada komunikasi," ucap Bey.

Meski ditargetkan berlangsung efisiensi antara Rp2 triliun sampai Rp4 triliun pada APBD 2025 dengan dijalankan secara detail, Bey yakin hal itu tiada akan berpengaruh terhadap kinerja, malah akan memberikan efek positif oleh sebab itu hasil efisiensi itu akan direalokasi pada pos anggaran lainnya yang tersebut memberikan dampak pada masyarakat.

Di mana, efisiensi Rp2-4 triliun anggaran Jabar dengan landasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan juga disesuaikan dengan visi dan juga misi gubernur terpilih (Dedi Mulyadi), akan direalokasi ke tiga proyek fisik prioritas yakni perbaikan jalan, elektrifikasi 100 persen, dan juga pembangunan ruang kelas baru.

"Karena walau ke sisi lain ada pengurangan, tapi sisi lain ada peningkatan yang mana berdampak terhadap masyarakat. Tapi itu (jumlah efisiensi) belum final. Mulai Pekan (3/1) dirapatkan lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Pemimpin wilayah Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan pada rapat pimpinan (Rapim) Pemprov Jabar terkait efisiensi anggaran Kamis sore, ditegaskan bahwa pemprov memiliki target adanya efisiensi APBD 2025 sebesar Rp2-4 triliun.

Yang akan diefisiensi adalah anggaran di semua Organisasi Alat Daerah (OPD/dinas/badan), sehingga dirinya memohonkan para OPD pada lingkungan Pemprov Jabar untuk menyusun lalu menelusuri pos-pos anggaran yang mana bisa saja diefisiensi.

Draft dari OPD itu, lanjut Bey, diharapkan Mulai Pekan (3/2) pekan depan akan rampung, untuk kemudian dipadupadankan dengan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dimaksud hari ini dibahas pada rapim tersebut.

"Jadi saya minta Hari Senin telah ada untuk dicari titik temu antara versi Bappeda juga dinas dengan jumlah agregat yang mana ditargetkan Rp2 triliun hingga Rp4 triliun," ucapnya.

Diketahui, ada arahan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dimaksud diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, ditetapkan bahwa efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang dimaksud terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun juga Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, diantaranya gubernur, bupati, juga wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tersebut tertuang pada diktum keempat, yakni:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan juga seminar atau (focus group discussion).

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja pendukung yang tak mempunyai output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

6. Lebih selektif pada memberikan hibah dengan segera pada bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Mengubah belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

Artikel ini disadur dari Jabar minta OPD detailkan efisiensi anggaran tanpa ganggu efektivitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *