Ibukota – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan data hingga 30 November 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah dilakukan mencapai RpRp2.098,6 triliun atau mencakup 85,1 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) 2024.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua komponen belanja, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-kementerian/lembaga (Non-K/L) yang dimaksud masing-masing tercatat sebesar Rp1.049,7 triliun serta Rp1.048,9 triliun.
“Belanja negara, semuanya telah terjadi dibelanjakan Rp2.894,5 triliun. Di antara Rp2.894,5 triliun tersebut, belanja pemerintah pusatnya adalah Rp2.098,6 triliun, 85 persen dari pagu, juga kalau kita lihat, bandingkan dengan tahun 2023, belanja Rp2.098,6 triliun ini bertambah 18,3 persen dibandingkan 2023,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ketika konferensi pers APBN KiTa, ke Jakarta, Rabu.
Suahasil merinci, belanja K/L mencakup beberapa komponen lain, yakni belanja pegawai sebesar Rp265,3 triliun yang tersebut naik 12,9 persen. Pertumbuhan belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, hingga tunjangan kinerja (tukin) reguler yang digunakan naik 10,6 persen, dan juga THR serta penghasilan 13 yang juga naik 33,6 persen.
“Sebagaimana cerita belanja pegawai selama bulan-bulan lalu, ini adalah lantaran belanja pegawai kita naik oleh sebab itu ada pembayaran THR, pendapatan ke-13 ASN TNI-Polri, juga kenaikan upah ASN TNI-Polri pada awal tahun 2024 ini. Maka dari itu kalau kita bandingkan seluruh tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi peningkatan di hitungan 12,9 persen,” ujar Suahasil.
Kemudian belanja barang tercatat telah mencapai Rp399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu. Realisasi ini meningkat untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan kemudian harga jual pangan, juga pelaksanaan pemilihan raya 2024.
Komponen selanjutnya, yaitu belanja modal yang dimaksud mencapai Rp245,2 triliun dengan peningkatan 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk belanja bantuan sosial (bansos), pemerintah sudah menyalurkan Rp139,9 triliun, sedikit mengalami perlambatan -1,4 persen.
Suahasil menjelaskan, anggaran ini digunakan oleh beraneka kementerian untuk program-program bantuan sosial, seperti Inisiatif Keluarga Harapan (PKH) serta Kartu Sembako, yang dimaksud masing-masing membantu 10 jt dan juga 18,7 jt keluarga penerima manfaat.
Program sekolah seperti Proyek Negara Indonesia Terampil (PIP) juga mendapat alokasi Rp14,9 triliun dengan memberikan dukungan untuk 21,1 jt siswa, sementara Kartu Indonesia Pandai (KIP) Kuliah sebesar Rp13,96 triliun untuk 1,1 jt mahasiswa.
Lebih lanjut, Wamenkeu itu menjelaskan dari segi belanja non-K/L yang mana mencakup subsidi energi serta non-energi, dan juga pembayaran kompensasi yang dimaksud sudah mencapai Rp420,5 triliun atau naik 31,9 persen.
Belanja Subsidi energi mencapai Rp152,2 triliun yang dimaksud bertujuan melindungi tarif listrik dan juga BBM, agar masih stabil ke berada dalam ketidakpastian global.
Selain subsidi energi, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga bersubsidi yang tersebut mencapai Rp269,5 triliun, naik 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya juga telah terjadi didistribusikan untuk 4,7 jt debitur.
Kemudian untuk pupuk juga sudah direalisasikan 6,6 jt ton pupuk bersubsidi kemudian ini merupakan 15,8 persen lebih tinggi tinggi jumlah total pupuk yang digunakan disalurkan dibandingkan tahun lalu.
Dengan belanja pemerintah yang digunakan terus meningkat hingga akhir tahun, Suahasil berharap alokasi anggaran yang dimaksud akan menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Artikel ini disadur dari Hingga November 2024, belanja pemerintah pusat capai Rp2.098,6 triliun
