Manokwari – Penjabat Pengurus Papua Barat Ali Baham Temongmere menyatakan pendapatan APBD tahun 2023 terealisasi sejumlah Rp7,836 triliun atau bertambah 109,26 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Hal itu dikatakan Ali Baham di Rapat Paripurna DPRP Papua Barat yang tersebut diselenggarakan, dalam Manokwari, Senin, dengan jadwal penyampaian laporan keterang pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2023.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan APBD Papua Barat 2023 ditopang oleh kinerja penerimaan pendapatan asli area (PAD) yang digunakan mencapai Rp590,176 miliar atau melampaui target sebesar 102,15 persen.
Realisasi yang disebutkan mengindikasikan pengelolaan sumber daya lokal sudah pernah dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan kegiatan ekonomi di mewujudkan kesejahteraan penduduk setempat.
"Tahun 2023, pemerintah provinsi sudah ada melaksanakan beberapa kegiatan yang dimaksud didanai dari APBD," kata Ali Baham Temongmere.
Selain PAD, kata dia, pendapatan APBD juga ditopang dari pendapatan pemindahan yang dimaksud meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAU), dana otonomi khusus, juga dana tambahan infrastruktur.
Total keseluruhan pendapatan pengiriman mencapai Rp7,244 triliun yang menggambarkan Papua Barat masih sangat bergantung terhadap pengiriman pusat pada menyokong kelancaran acara pembangunan.
"Pendapatan hibah sebagai komponen pendapatan wilayah lain-lain yang dimaksud sah juga memberikan kontribusi positif terhadap total pendapatan APBD," kata Ali Baham.
Ia kemudian mengutarakan realisasi belanja APBD Papua Barat tahun 2023 mencapai bilangan bulat yang cukup signifikan, yakni Rp7,83 triliun atau melebih target belanja sejumlah Rp7,17 triliun.
Penyerapan belanja APBD selama satu periode menunjukkan komitmen pemerintah tempat memaksimalkan anggaran pada melaksanakan acara perkembangan dalam seluruh wilayah Papua Barat.
"Belanja APBD terdiri belanja operasional 79,84 persen, belanja modal 90,53 persen, belanja tak terduga belaka 5,97 persen, serta belanja pemindahan 81,41 persen," ujar dia.
Pengelola juga menyampaikan permohonan maaf melawan keterlambatan penyampaian LKPj tahun 2023 dikarenakan sebagian faktor, antara lain pergantian penjabat gubernur dari pejabat sebelumnya pada November 2023.
Artikel ini disadur dari Gubernur Papua Barat: Pendapatan APBD 2023 terealisasi Rp7,8 triliun
