Ibukota – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang digunakan komprehensif, yaitu tiada cuma memberikan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan rakyat untuk mandiri secara ekonomi.
Saat dihubungi pada Jakarta, Jumat, Yose menyoroti fakta bahwa ketika ini kelas menengah yang digunakan diharapkan dapat bertambah lalu menunjang perkembangan kegiatan ekonomi nasional masyarakat justru mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan kegiatan ekonomi masih harus perhatian lebih.
Sejumlah analis mencatatkan adanya penurunan proporsi jumlah keseluruhan kelas menengah pada Indonesia. Menurut data Survei Sosial Sektor Bisnis Nasional (Susenas) yang digunakan diolah oleh Bank Mandiri, proporsi kelas menengah Indonesi pada 2019 mencapai 21,45 persen dari populasi. Namun, jumlah total itu merosot bermetamorfosis menjadi 17,44 persen pada 2023.
“Isu pemberdayaan kegiatan ekonomi penduduk diperlukan diperhatikan lebih banyak sangat lagi supaya kita bisa saja menciptakan perekonomian komunitas yang mana tambahan kuat dan juga kelas menengah yang dimaksud lebih banyak mampu menghadapi beragam hambatan dunia usaha ke masa mendatang,” kata Yose.
Saat menyampaikan pidato RAPBN 2025 pada Sidang Paripurna DPR RI di dalam Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan turun tajam berubah jadi 9,03 persen pada 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun berubah menjadi 0,83 persen pada 2024.
Kemudian, tingkat pengangguran turun berubah menjadi 4,8 persen pada 2024.
pemerintahan mengalokasikan anggaran pemeliharaan sosial sebesar Rp504,7 triliun pada RAPBN 2025 untuk mengempiskan beban rakyat miskin serta rentan, juga mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang tersebut dilaksanakan dengan lebih besar tepat sasaran, efektif dan juga efisien.
Porsi anggaran proteksi sosial pada RAPBN 2025 mencapai 14 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Angka yang disebutkan naik dibandingkan dengan alokasi anggaran pengamanan sosial pada 2024 sebesar Rp493,5 triliun.
“Seharusnya anggaran itu tidak hanya saja digunakan untuk membiayai, memberikan bantuan sosial yang dimaksud mengurangi penduduk berubah jadi miskin, tetapi juga untuk membiayai pemberdayaan dunia usaha dari penduduk agar merek menjadi lebih tinggi baik dari status yang digunakan sekarang,” ujar Yose.
otoritas berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan bermetamorfosis menjadi 4,5%–5%, bilangan kemiskinan diturunkan pada rentang 7–8%, juga rasio gini di kisaran 0,379–0,382.
Presiden Jokowi mengemukakan RAPBN 2025 dirancang untuk mempertahankan stabilitas, inklusivitas, dan juga keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keadilan melalui perkembangan dunia usaha yang dimaksud inklusif lalu berkelanjutan.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk mempertahankan keberlanjutan melalui penguatan beraneka kegiatan unggulan yang mana berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang mana akan datang,” ujar presiden pada pidatonya.
Artikel ini disadur dari Ekonom: Pengentasan kemiskinan harus diiringi dengan pemberdayaan
