DKI Jakarta – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi memohon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah agar berubah menjadi lebih lanjut transparan.
"Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh melawan aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kami komunikasikan niatan kami kemudian BPK membuka ruang yang digunakan sebesar-besarnya untuk kami untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang di keterangannya ke Jakarta, Kamis.
Wakil Ketua Komisi XII itu menyampaikan, Dekopin yang mana dipimpinnya ketika ini telah lama diakui oleh Kementerian Hukum serta Kementerian Koperasi.
Oleh sebab itu ke depan di rangka menjalankan roda organisasi, Bambang memandang keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan.
"Karena kami ingin Dekopin ke depan lebih tinggi transparan dan juga lebih lanjut clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK serta alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," kata Bambang.
Ia menjelaskan alasan mengajukan permohonan BPK melakukan audit internal, lantaran pada lima tahun terakhir, Dekopin tidaklah lagi mendapat dana hibah dari pemerintah.
"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kami minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah telah benar apa tidak," kata dia.
Bambang menekankan, Dekopin ke depan menjalankan organisasi, tentu berpatok pada prestasi yang telah dilalui oleh pengurus lama. Namun, apabila ada kesalahan di perjalanan pengurus lama, maka akan terlebih dahulu dievaluasi.
"Karena kami ingin menjalankan ke depan berpatokan untuk sebelum-sebelumnya. Kalau memang sebenarnya sebenarnya yang digunakan awal sudah ada benar kita akan ikutin, kalau tidak ada benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan penampilan pengurus Dekopin ke kantornya pada rangka silaturahmi kemudian konsultasi beberapa orang hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, mengajukan permohonan BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin.
"Yang artinya, hal-hal yang digunakan mana bisa saja kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, salah satunya kegiatan yang tersebut bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang digunakan selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Koperasi," kata Budi.
Artikel ini disadur dari Dekopin minta diaudit BPK untuk transparansi
