Ibukota Indonesia – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyimpulkan Rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025 sangat mencerminkan komitmen keberlanjutan yang digunakan selama ini diangkat oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Yose untuk ANTARA di Jakarta, Jumat, mengemukakan komitmen yang dimaksud salah satunya terlihat dari rancangan anggaran infrastruktur yang dimaksud mencapai Rp400,3 triliun, diantaranya untuk pengerjaan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN).
Porsi anggaran infrastruktur mencapai 11 persen dari total rencana pos belanja negara 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Namun, anggaran yang dimaksud jumlahnya berkurang dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 sebesar Rp422,7 triliun.
“Ada keberlanjutan dari program-program yang mana sudah ada dijalankan oleh Presiden Jokowi. Namun, ini masih di menghadapi kertas dan juga masih diperlukan kita lihat apakah akan ada perubahan-perubahan ke dalamnya,” ujarnya.
Yose menambahkan RAPBN 2025 juga mencerminkan adanya sinkronisasi yang dimaksud berjalan baik antara pemerintahan Jokowi dan juga presiden terpilih Prabowo.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterang pemerintah berhadapan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat. Presiden mengatakan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Negara Indonesia menuju negara maju.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar, yakni kenaikan harga dijaga pada kisaran 2,5%, peningkatan kegiatan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2%, nilai tukar rupiah diperkirakan dalam sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun pada 7,1%, nilai minyak mentah Nusantara diperkirakan pada 82 dolar AS/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan juga gas bumi mencapai 1,005 jt barel setara minyak per hari.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk melindungi keberlanjutan melalui penguatan bermacam kegiatan unggulan yang tersebut berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang digunakan akan datang,” ujar Presiden.
Ia menjelaskan APBN 2025 dirancang untuk merawat stabilitas, inklusivitas, lalu keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembagian merata melalui peningkatan dunia usaha yang inklusif.
APBN Tahun Anggaran 2025 hadir pada masa transisi pemerintahan, sehingga serangkaian penyusunannya juga khusus.
Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, presiden yang mana sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama masa pemerintahan presiden berikutnya.
Meski demikian, presiden terpilih di dalam periode berikutnya permanen mempunyai fleksibilitas untuk memperbaiki RKP kemudian APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme pembaharuan APBN (APBN-P).
Artikel ini disadur dari CSIS: RAPBN 2025 cerminkan komitmen keberlanjutan
