DKI Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menafsirkan anggaran makan siang atau makan bergizi gratis bagi anak sekolah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025 tak akan menggerus program-program institusi belajar yang selama ini sudah berjalan.
RABPN 2025 mengalokasikan anggaran untuk acara makan bergizi gratis, yang dimaksud menjadi salah satu kegiatan prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, sebesar Rp71 triliun atau 2 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun.
“Saya kira tidak ada akan berpengaruh sebab kami juga mengawasi adanya kenaikan yang digunakan pesat dari anggaran belanja keseluruhan,” ucap Yose untuk ANTARA di dalam Jakarta, Jumat.
Proyek makan bergizi gratis masuk ke pada rancangan pos anggaran institusi belajar yang mana dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Anggaran lembaga pendidikan dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, kemudian pengembangan sekolah unggulan.
Anggaran institusi belajar juga dialokasikan untuk perluasan inisiatif beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan lebih tinggi kelas dunia, dan juga untuk pengembangan riset.
“Tapi ini masalahnya adalah permasalahan keuangan, apakah implementasinya sanggup dijalankan,” ujar Yose.
Presiden Joko Widodo menyampaikan informasi pemerintah berhadapan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR RI dalam Jakarta, Jumat. Presiden mengatakan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Negara Indonesia menuju negara maju.
Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar, yakni pemuaian dijaga pada kisaran 2,5 persen, perkembangan perekonomian diperkirakan sebesar 5,2 persen, nilai tukar rupiah diperkirakan ke sekitar Rp16.100 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun dalam 7,1 persen, nilai minyak mentah Indonesia diperkirakan pada 82 dolar AS/barel, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari serta gas bumi mencapai 1,005 jt barel setara minyak per hari.
“Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk melindungi keberlanjutan melalui penguatan berubah-ubah acara unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang,” ujar Presiden.
Presiden melanjutkan, RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang mana berkualitas, serta pembiayaan yang mana inovatif. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan juga transaksi ke area sebesar Rp919,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun serta penerimaan negara tidak pajak sebesar Rp505,4 triliun.
Kemudian, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Ekonomi Nasional atau Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang dimaksud aman juga dikelola secara hati-hati.
APBN Tahun Anggaran 2025 hadir pada masa transisi pemerintahan, sehingga serangkaian penyusunannya juga khusus.
Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, presiden yang dimaksud sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) untuk tahun pertama masa pemerintahan presiden berikutnya.
Meski demikian, presiden terpilih di periode berikutnya terus miliki fleksibilitas untuk memperbaiki RKP serta APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme pembaharuan APBN (APBN-P).
Artikel ini disadur dari CSIS: Makan siang gratis tak akan gerus anggaran belanja pendidikan
