Ibukota – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan juga Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan (FLPP) untuk menyokong inisiatif perumahan di penyaluran KPR subsidi.
Apabila semata-mata mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dikerjakan sekuritisasi sehingga likuiditas tiada selamanya bergantung pada APBN.
“Makanya kami usulkan ada SSB juga, akibat pakai duitnya bank, pemerintah semata-mata mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini dapat dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidaklah bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa saja dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi bukan berhenti dan juga diputar terus,” kata Nixon di "Dialog Solusi Pendanaan Proyek 3 Juta Rumah" pada Jakarta, Senin.
Ia juga mengingatkan, anggaran yang dimaksud disiapkan pemerintah berubah menjadi terlalu besar apabila hanya sekali mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP bukan dapat dilaksanakan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang digunakan bukan dimungkinkan untuk bisa saja disekuritisasi.
Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP juga SSB. Namun, ujar dia, tindakan untuk skema KPR subsidi permanen dikembalikan untuk pemerintah.
“Kalau bisa saja tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan juga dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di dalam kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB serta itu dapat jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang dimaksud identik bisa saja kita lakukan,” kata Nixon.
Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total peluang penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit pada serangkaian konstruksi dan juga 489.209 unit yang mana belum terbangun. Dari total prospek itu, mayoritas terkonsentrasi di dalam pulau Jawa dengan 96.215 unit di rute perkembangan kemudian 327.831 unit yang digunakan belum terbangun.
Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengemukakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang digunakan ditetapkan, kecuali pada 2020 pada pada waktu pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah ada mencapai sekitar 30 ribu unit.
Sebelumnya pada kesempatan yang tersebut sama, Menteri Perumahan kemudian Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan berubah menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.
Artikel ini disadur dari BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi
