Ibukota – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu berharap kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan (FLPP) yang dimaksud segera habis pada waktu dekat tiada menghadirkan pengaruh bagi kinerja kredit perseroan.
“Semoga (kinerja kredit BTN) bukan (turun). Karena teman-teman developer sebenarnya sudah ada tahu dari awal tahun tentang keadaan ini, bahwa ini (kuota FLPP) lebih lanjut rendah melebihi tahun lalu,” kata Nixon usai acara akad massal KPR kemudian KUR di dalam Perumahan Pesona Kahuripan 9, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Nixon mengatakan, pihaknya juga berada dalam mengkaji solusi sementara sebagai antisipasi apabila tidak ada ada penambahan kuota FLPP pada tahun ini. Solusi sementara itu, kata dia, akan diberitahukan di waktu dekat bersatu para pengembang (developer).
“Kekhawatiran itu sebenarnya mengkhawatirkan, tapi tidak ada terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang, kita juga sedang mengkaji solusi sementara kalau misalnya tak ada tambahan (kuota FLPP),” kata Nixon.
BTN sendiri, berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), berubah menjadi bank penyalur pembiayaan FLPP dengan capaian tertinggi pada kuartal II 2024 yakni sejumlah 54.312 unit rumah, yang digunakan disusul BTN Syariah sebanyak 21.215 unit rumah.
Kredit serta pembiayaan perumahan masih mendominasi terhadap total kredit juga pembiayaan BTN pada semester pertama tahun ini, dengan KPR subsidi berubah menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp171,01 triliun atau bertambah 12,4 persen YoY. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, BTN telah terjadi merealisasikan sebanyak-banyaknya kurang lebih banyak 112.000 unit KPR subsidi, baik dari skema FLPP maupun Tapera.
Adapun kuota untuk kegiatan FLPP yang mana ditetapkan pemerintah berjumlah 166.000 unit rumah untuk tahun ini. Kuota yang dimaksud lebih lanjut rendah dibandingkan tahun kemudian yang tersebut mencapai sekitar 229 unit.
Menurut data dari BP Tapera, capaian realisasi pembiayaan FLPP per Juni 2024 telah lama mencapai 107.070 unit (64,50 persen) dari target yang dimaksud ditetapkan sebanyak-banyaknya 166.000 unit. Dengan demikian, setelahnya periode Juni 2024, kuota FLPP tersisa 58.930 unit.
Nixon memperkirakan kuota FLPP akan habis pada Agustus ini. Hal tersebut, kata dia, menandakan kesuksesan KPR subsidi meskipun di sisi lain juga mengakibatkan hambatan baru.
“Di sisi lain, (kuota FLPP yang dimaksud habis) jadi problem bagi kita juga kadang-kadang. Tapi ini adalah wujud nyata pemerintah yang mana dirasakan masyarakat untuk bisa jadi memiliki kekayaan yang digunakan bernama rumah,” ujar Nixon.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa pemerintah berada dalam mencari cara terbaik untuk merespon kuota FLPP yang dimaksud akan segera habis.
Kementerian PUPR, imbuh Zainal, juga telah dilakukan berinteraksi dengan Kementerian Keuangan terkait permasalahan tersebut. Namun, hingga pada waktu ini, Kementerian PUPR belum menerima respon lebih tinggi lanjut mengenai usulan penambahan kuota FLPP.
Dia mengingatkan, usulan penambahan kuota FLPP juga mempertimbangkan ruang fiskal apakah masih memungkinkan atau tiada memungkinkan.
“Karena tahun sesudah itu kita telah mencapai 229 unit. Nanti kita cek kira-kira apakah masih punya cukup ruang (fiskal). Tapi kita kan ingin tidak semata-mata sejenis (dari kuota tahun lalu). Kalau sanggup tambahan banyak lagi. Nanti kita diskusi lagi,” kata Zainal.
Sebelumnya, pada 15 Mei lalu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Korporasi Realestat Tanah Air (REI) sudah pernah menyampaikan surat untuk Menteri PUPR untuk dapat menambah kuota FLPP hingga 250.000 unit atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.
Pada Juni lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) REI DKI Ibukota Arvin F. Iskandar memaparkan bahwa menipisnya kuota FLPP 2024 bukan hanya sekali mengakibatkan perasaan khawatir bagi komunitas berpendapatan rendah yang dimaksud ingin membeli rumah tetapi juga bagi pengembang perumahan yang digunakan selama bergerak ke bidang rumah subsidi.
Arvin mengatakan, pihaknya dapat menyadari keterbatasan anggaran (APBN) yang memang benar diprioritaskan untuk keinginan yang lebih besar mendesak. Namun, diharapkan ada terobosan dari pemerintah agar acara rumah bersubsidi terus mampu bergulir pada tahun ini.
Artikel ini disadur dari BTN harap kuota FLPP yang segera habis tak pengaruhi kinerja kredit
