Ibukota Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk atau BRI berusaha mencapai penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan (FLPP) lalu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2025.
Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema FLPP kemudian Tapera, penyaluran pembiayaan KPR yang dimaksud ditargetkan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.
“BRI percaya bahwa kegiatan ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang dimaksud layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bantuan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesi untuk menciptakan konstruksi inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani pada Jakarta, Selasa.
Handayani menegaskan bahwa langkah BRI ini merupakan wujud nyata dukungan perseroan terhadap rencana konstruksi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.
Langkah ini juga diharapkan mampu memberikan akses enteng bagi komunitas untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang dimaksud terjangkau.
Sebagai informasi, pemerintah mencanangkan inisiatif tiga jt rumah yang ditujukan untuk memenuhi keperluan hunian layak bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR) yang digunakan belum memiliki tempat tinggal.
Program tiga jt rumah mencakup penyelenggaraan rumah dalam bervariasi wilayah, baik pada perkotaan maupun pedesaan, guna mengempiskan ketimpangan akses terhadap perumahan yang dimaksud layak.
BRI pun berjanji untuk terus menguatkan perannya di mengupayakan perkembangan yang digunakan berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini, menurut perseroan, mencerminkan dedikasi BRI pada mengupayakan pertumbuhan sosial dan juga sektor ekonomi secara berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang mana merata ke seluruh penjuru negeri, dan juga selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digunakan menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita keenam yaitu merancang dari desa dan juga dari bawah untuk kesetaraan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya telah dilakukan melakukan bermacam inisiasi untuk mempercepat kegiatan prioritas nasional. Erick pun menekankan perlunya kolaborasi yang tersebut efektif juga efisien melalui bermacam pihak untuk mewujudkan Asta Cita tersebut.
Artikel ini disadur dari BRI bidik penyaluran KPR subsidi sebesar Rp2,92 triliun pada 2025