Ibukota Indonesia – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan pihaknya harus mengarah pada belanja yang tersebut efektif, selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto di acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.
"Selaras dengan harapan Presiden pada acara penyerahan IHPS semester I tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang tersebut efektif yaitu belanja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan produktivitas yang dapat diukur, mampu menantang penanaman modal dan juga devisa, mampu menciptakan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan lalu teknologi (IPTEK), juga mampu meningkatkan kekuatan pertahanan juga keamanan," kata beliau di entry meeting pemeriksaan menghadapi laporan keuangan (LK) Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, diambil dari keterang dalam Jakarta, Kamis.
Untuk merealisasikan harapan tersebut, Nyoman menekankan bahwa pemeriksaan BPK menggunakan pendekatan risk based audit, sehingga para pemeriksa mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien serta mampu memberikan pandangan komprehensif, dan juga terarah berhadapan dengan capaian kinerja pemerintah sesuai visi serta misi yang digunakan sudah pernah dicanangkan.
Selain itu, setiap pemeriksa di BPK didorong untuk mengadopsi pendekatan solution-based thinking dalam menganalisis kemudian memberikan solusi dari setiap permasalahan yang tersebut ditemukan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengemukakan bahwa pemeriksaan terhadap LK BNN 2024 bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran LK yang disebutkan dengan fokus pada beberapa area penting. Mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian intern.
Sebagai perbuatan lanjut menghadapi hasil pemeriksaan sebelumnya, lanjutnya, maka BPK melakukan analisis risiko yang digunakan tambahan komprehensif. Hasil analisis yang dimaksud menyatakan ada risiko di penyelenggaraan anggaran pada BNN, pada antaranya mencakup prospek hambatan pada belanja barang juga modal, dan juga pelaksanaan mekanisme account penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),
"Berdasarkan pemetaan risiko yang dimaksud maka fokus lalu sasaran pemeriksaan mencakup penerimaan negara tidak pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, juga aset kemudian persediaan," ungkap dia.
Anggota I BPK itu juga menerangkan bahwa peran Inspektorat Utama sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) sangat penting untuk mengawal langkah-langkah perbaikan yang mana berkesinambungan.
”Pengawasan dari intern berubah jadi urgent sebab akan mampu mengawal keseluruhan langkah-langkah dari awal hingga ke akhir. Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK setiap saat menggalakkan penguatan peran APIP melalui kerjasama juga koordinasi di rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang tersebut baik," kata Nyoman.
Artikel ini disadur dari BPK tekankan arah hasil pemeriksaan pada belanja yang efektif
