DKI Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengharapkan dukungan Badan Akuntabilitas (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi, khususnya subsidi listrik serta pupuk.
Pernyataan itu disampaikan di pertandingan antara BPK dengan BAKN DPR yang mana mendiskusikan langkah lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melawan subsidi listrik kemudian pupuk dalam Auditorium Kantor Pusat BPK RI.
“(Kami) menekankan pentingnya sinergi antara BPK juga BAKN untuk mengawal kegiatan subsidi, khususnya subsidi listrik serta pupuk. BPK berharap dukungan BAKN dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi sehingga memberikan kegunaan optimal bagi masyarakat,” kata beliau di informasi resmi pada Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan BPK berhadapan dengan subsidi pupuk dan juga subsidi serta kompensasi listrik.
Selain memaparkan temuan-temuan pemeriksaan, dipaparkan pula isu-isu strategis dan juga rencana pemeriksaan subsidi juga kompensasi BPK ke depan.
Sejumlah tanggapan strategis terkait isu subsidi pupuk lalu listrik disampaikan oleh Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo.
Salah satu perhatian utama adalah ketidaksesuaian data pada pengelolaan subsidi yang kerap ditemukan ketika DPR mengunjungi area pemilihan (dapil).
BAKN juga menyoroti sistem administrasi data yang dimaksud harus dikaji ulang agar lebih banyak sinkron dengan keinginan subsidi.
Selain itu, tata kelola distribusi pupuk yang tersebut dinilai terlalu rumit turut berubah menjadi perhatian kritis di diskusi tersebut.
“BAKN berharap dengan adanya Pusat Informasi Nasional dapat mengatasi kendala sinkronisasi data. BAKN juga mengupayakan pemanfaatan teknologi big data analytics pada pemeriksaan oleh BPK untuk meningkatkan efisiensi kemudian efektivitas pemeriksaan subsidi pupuk dan juga listrik,” kata Andreas Eddy.
Budi Prijono menyambut baik seluruh masukan yang mana diberikan BAKN.
"Masukan ini akan bermetamorfosis menjadi informasi strategis bagi BPK di melaksanakan pemeriksaan juga memperbaiki tata kelola subsidi listrik kemudian pupuk ke depan. Kami berjanji BPK untuk terus meningkatkan pengawasan demi menegaskan keuangan negara dikelola secara transparan kemudian akuntabel,” ujar Budi.
Artikel ini disadur dari BPK harap dukungan BAKN DPR bantu perbaiki tata kelola subsidi listrik
