Ibukota – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi di meningkatkan ketahanan ekonomi nasional untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan, sebagaimana yang tertuang pada SDGs Nomor 16: Perdamaian, Keadilan serta Kelembagaan yang Tangguh.
"Kami menyadari bahwa mendirikan integritas, memberantas korupsi lalu meyakinkan tata kelola pemerintahan yang digunakan transparan bukanlah belaka keharusan moral. Itu semua merupakan pendorong penting ketahanan ekonomi," kata Manajer Pilar Pembangunan Perekonomian Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Setyo Budiantoro di dalam Jakarta, Kamis.
Ia mengungkapkan bahwa eksekutif Negara Indonesia telah terjadi menanamkan prinsip-prinsip yang dimaksud pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan juga Kerangka Pendanaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF).
Inisiatif tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, mengejutkan pembangunan ekonomi dan juga memberdayakan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Setyo menuturkan bahwa mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial dan juga tata kelola (environment, social and governance/ESG) di kebijakan pemerintah lalu pelaku dunia usaha penting untuk mencapai SDGs.
"Dengan menyelaraskan metrik lingkungan, sosial serta tata kelola dengan kerangka SDGs, pelaku usaha dan juga pembuat kebijakan dapat menciptakan pendekatan terpadu untuk pengerjaan berkelanjutan," ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa upaya yang disebutkan dapat mengupayakan assessment/penilaian kinerja yang tambahan baik, akuntabilitas yang digunakan lebih besar kuat, juga peningkatan kolaborasi lintas sektor agar para pelaku lapangan usaha dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs.
Namun, ia mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa tantangan di menguatkan praktik ESG ke Indonesia dikarenakan adanya gap terkait akses terhadap keadilan kemudian layanan publik, juga tingkat korupsi yang digunakan masih tinggi, sebagaimana yang tersebut disorot di SDGs Report 2024.
"Upaya untuk menghapus kesenjangan ini membutuhkan tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, kebijakan, perusahaan lalu warga sipil untuk memulai pembangunan sistem integritas yang tersebut melampaui kepatuhan," ujar Setyo.
Ia pun mengajukan permohonan pelaku kegiatan bisnis untuk membantu pemerintah di memecahkan tantangan yang disebutkan dengan mengintegrasikan praktik usaha yang tersebut etis di operasional mereka.
Dengan mengedepankan praktik industri yang etis, seperti operasi keuangan yang digunakan transparan, langkah-langkah antikorupsi lalu kepatuhan yang kuat terhadap hukum lokal serta internasional, para pelaku kegiatan bisnis dapat meningkatkan akuntabilitas lalu kepercayaan publik.
Setyo menyampaikan bahwa hal yang disebutkan dapat diimplementasikan dengan menyokong pembaharuan pada mekanisme antikorupsi dan juga memanfaatkan teknologi serta analisis data untuk menggerakkan transparansi.
"Pelaku bidang usaha juga dapat secara berpartisipasi menyokong akses dengan mengadvokasi sistem hukum yang digunakan adil kemudian memverifikasi hak-hak kemudian hukum ketenagakerjaan. Lebih jauh, peningkatan sektor ekonomi yang inklusif dapat didorong melalui praktik yang digunakan adil dengan memberikan kesempatan bagi perempuan, kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas," imbuhnya.
Artikel ini disadur dari Bappenas sebut pemberantasan korupsi penting untuk ketahanan ekonomi
